Korupsi BPRS Rp. 5,6 M, Kejari Babar Tetapkan Satu Tersangka

Muntok — Tim Penyidik dari Pidana Khusus Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Bangka Barat telah menetapkan satu orang tersangka tindak pidana korupsi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah ( BPRS ). Tersangka berinisial KTH, mantan Kepala Cabang PT. BPRS Babel Cabang Muntok periode 2014 – 2018.

” Setelah hampir satu tahun, karena masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) perwakilan Provinsi Babel, Senin tanggal 4 Mei 2020, tim Pidsus Kejari Bangka Barat sudah menetapkan tersangka atas nama KTH, Pimpinan Cabang PT. BPRS periode tahun 2014 – 2018,” jelas Kasi Pidsus Kejari Bangka Barat, Agung Dhedi Dwi Handes dalam press rilis di Aula Kejari Bangka Barat, Senin ( 11/5/2020 ) pagi.

Agung menjelaskan, penyidik menemukan dua perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum KTH. Pertama, pada program fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara Pemkab Bangka Barat dan BPRS Babel cabang Muntok tahun 2012 – 2015.

Dalam program tersebut, Pemkab Bangka Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada kelompok nelayan dan BPRS cabang Muntok sebagai penyalur bantuan.

Namun dalam prakteknya, kendati BPRS telah mendapatkan fee sebesar 8% dari nilai bantuan, oknum KTH menampung angsuran dari para nelayan untuk kepentingan pribadinya.

” Setelah itu angsuran dari para nelayan ditampung di BPRS, dalam prakteknya rekeningnya oleh oknum KTH digunakan untuk kepentingan pribadinya. Hasil penelusuran kami ( ada ) dua rekening untuk menampung setoran nelayan,” tukas Agung.

Lanjut Agung, tipikor kedua yakni, oknum KTH melakukan penyaluran pembiayaan ( pinjaman ) fiktif. Dalam kasus ini, penyidik menemukan 46 peminjam fiktif tanpa jaminan

” Ternyata nasabah yang namanya dicatut dalam pembiayaan tersebut yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pembiayaan. Fakta lain, dalam peminjaman fiktif tersebut, tidak ditemukan ditemukan adanya jaminan yang dimiliki nama yang dicatut dalam pembiayaan atau pinjaman tersebut. Terakhir, dikatakan fiktif karena nasabah tidak melakukan akad pembiayaan,” beber Agung.

Menurutnya, dari dua tipikor tersebut,
setelah di audit Tim BPKP Perwakilan Provinsi Babel, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 5,6 milyar.

” Alat bukti, selain hasil audit juga berdasarkan keterangan para ahli, yaitu ahli Keuangan Negara, Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan dan Ahli editor dari BPKP,” sebut Agung. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: