Ini Uraian Singkat Sahirman terkait Enam Raperda Baru Babar

Muntok — DPRD dan Pemda Bangka Barat menyepakati dan mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) dalam Rapat Paripurna DRPD di Gedung Mahligai Betason II, Kamis ( 22/10/2020 ) pagi.

Pjs. Bupati Bangka Barat, Sahirman Jumli memaparkan secara ringkas muatan dalam enam Raperda yang disahkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) tersebut.

Yang pertama, Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Menurut Sahirman, Raperda tersebut disusun guna memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengisian anggota BPD, memberikan dasar hukum dan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang hak dan kewajiban.

” Juga mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa,” beber Sahirman, Kamis ( 22/10 ) di Gedung Mahligai Betason II.

Selanjutnya, Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason ( PDAM TSS ).

Dikatakannya, dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran perusahaan umum daerah air minum dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Menurut Sahirman, berdasarkan amanat Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat bersih dan produktif serta dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, maka dibentuk lah Perusahaan Daerah Air Minum.

Raperda ketiga tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Sahirman memaparkan, Izin Usaha Perikanan diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 146 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

” Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan,” katanya.

Pjs. Bupati melanjutkan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ).

Diterangkannya, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Arsitektur SPBE kata Sahirman terdiri atas, arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE instansi pusat dan arsitektur SPBE pemerintah daerah. Arsitektur SPBE pemerintah daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dengan berpedoman kepada arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menyelaraskan arsitektur SPBE pemerintah daerah, dengan arsitektur SPBE nasional.

” Kepala daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” ungkapnya.

Sedangkan Raperda Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Lembangunan Daerah, bertujuan untuk mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman aspirasi kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah.

” Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangka Barat,” sebut Sahirman.

Terakhir, Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
Menurut Sahirman, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

” Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan pihak yang menerima harta benda wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta benda waqaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum,” tukasnya.

Sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan wakaf agar harta benda wakaf di masyarakat dapat berdaya guna secara optimal, menurutnya
perlu dikelola dan dikembangkan secara profesional, terstruktur, melembaga, terencana, terarah, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

” Serta untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum di daerah, perlu disusun peraturan daerah sebagai payung hukum pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf,” pungkasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: