Muntok – Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) Anggaran Pilkada 2020 di ruang rapat OR I Kantor Bupati Bangka Barat di Muntok, Selasa ( 1/10/2019 ) kemarin.
Dari total anggaran sebesar Rp. 16.022.000.000 yang diajukan KPU, pihak Pemkab Bangka Barat mengabulkan sebesar Rp.15,980,700,000.
Ketua KPU Bangka Barat, Pardi, saat dihubungi via telepon, Rabu ( 2/10/2019 ) mengatakan, ada pengurangan sekitar 47 juta dari total anggaran yang diajukan. Namun dia tidak mempersoalkan pengurangan tersebut.
” Nggak berpengaruh lah, itu karena ada perbedaan pemahaman aja kami yang menerima data dengan BPPKAD ( Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah ). Kalau penyusutan total 47 juta karena dia kan harusnya 16,022 milyar, awal ajuan kita, ternyata kemaren ada penyesuaian, tapi itu nggak masalah bagi kita, masih bisa kita antisipasi lah,” ujar Pardi.
Dia menjelaskan, belanja terbesar dalam Pilkada yaitu belanja honorarium adhoc badan penyelenggara yang terdiri dari tiga item.
” Pertama honor penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan Pokja atau kelompok kerja, yang kedua honor-honor adhoc PPK, PPS, KPPS, Pantarli, Linmas, itu mungkin sekitar 7 milyar kalau nggak salah, saya nggak begitu detail, tapi kira – kira 6 – 7 milyar. Jadi dari anggaran kita, itu hampir 45 – 50%,” paparnya.
Selain itu lanjut dia, belanja – belanja operasional seperti pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas dan lain – lain, diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 5 hingga 6 milyar.
” Sisanya ada dua milyar itu kebutuhan lain, misalnya persiapan sengketa KPU, persiapan untuk santunan kalau ada kecelakaan kerja atau apa, atau APK – APK sekitar 1,8 – 2 milyar. Jadi ada tiga pokok kegiatan yang dibelanjakan dari 16 milyar itu,” jelas Pardi.
Belanja besar lainnya menurut dia, yakni biaya operasional, diantaranya biaya sosialisasi dan pengadaan barang dan jasa.
” Misalnya pengadaan kotak suara, kemudian penyiapan tempat TPS, itu sebenarnya mahal, karena kita kan harus bayar sewa tenda, sewa kursi, meja, dan sebagainya, nah itu yang agak besar,” sambungnya.
Pardi mengakui, bila dibandingkan dengan kabupaten lain dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) yang hampir sama, dana penyelenggaraan Pilkada di Bangka Barat termasuk paling kecil. Namun dia menegaskan, walaupun dananya kecil, KPU Bangka Barat tetap siap mensukseskan Pilkada 2020 mendatang.
” Kecil bukan berarti kita nggak siap, jadi KPU Bangka Barat prinsipnya Pemilu 2020 ini tetap motto kita pemilihan ini harus bersih, efisien, transparan dan efektif, walaupun dananya minim harus efisien dan efektif, nggak ada hambatan lah dengan anggaran segitu,” pungkasnya. ( SK )