Muntok – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat Forkopimda kwartal III 2019 di Ruang Rapat OR I, Kantor Bupati Bangka Barat, Rabu ( 23/10/2019 ) siang.
Rapat ini dihadiri Bupati Bangka Barat, Markus, SH., Kabag Ops AKP Robertus Wardana Utama, Kepala Kejaksaan Negeri, Helena Oktavianne, Dandim 0431/BB, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa, Ketua DPRD, Badri Syamsu, Ketua Pengadilan Negeri, Golom Silitonga, Plt. Sekda, M. Effendi, Kasat Pol PP, Sidarta Gautama, staff ahli Bupati, Asisten Setda, segenap Kepala OPD serta Camat se – Bangka Barat.
Topik yang dibahas dalam rapat ini menyoroti masalah kabut asap, karhutla dan penanggulangan bencana.
Bupati Bangka Barat, Markus, SH., mengatakan, dalam dua hari ini kota Muntok diselimuti kabut asap. Hal itu kata dia harus menjadi perhatian bersama.
” Bangka Barat waktu juga sempat adanya kebakaran hutan. Ini yang perlu kita waspadai bersama sehingga ini bisa dapat ditangani dengan baik,” ucap Markus.
Sementara itu, Kasat Pol PP Kabupaten Bangka Barat, Sidharta Gautama menegaskan, masalah kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla), tidak dapat dilakukan sendiri – sendiri, tapi harus dengan sinergisitas semua pihak, termasuk dunia usaha.
Untuk itu kata dia, Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas Terpadu Penanggulangan Bencana dan Karhutla. Satgas ini melibatkan pihak Kepolisian, TNI, Sat Pol PP dan seluruh stake holder yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
” Kenapa harus ada Satgas Terpadu, sebetulnya ini merupakan hasil yang kita peroleh dari kesimpulan kemaren pada saat kita menjalankan bulan pengurangan resiko bencana di Hotel Novotel, yang mengamanatkan di setiap kabupaten/kota dalam hal penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan sinergisitas seluruh stake holder,” ujar Sidarta dalam paparannya.
Dia berharap, dengan adanya Satgas Terpadu Penanggulangan Bencana dan Karhutla, penanganan bencana dan kebakaran lahan dan hutan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, mengungkapkan apresiasinya atas terbentuknya satuan tugas tersebut.
Dia optimis, keberadaan tim ini mampu menekan potensi terjadinya karhutla di Bangka Barat.
“Kami dari legislatif mendukung terbentuknya tim terpadu ini. Selain itu kami juga mendukung penganggarannya supaya kinerja tim ini lebih maksimal,” tandasnya. ( SK )