Muntok — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu mengatakan, bila dilihat dari sisi efisiensi anggaran, memperkerjakan Pegawai Harian Lepas ( PHL ) jauh lebih hemat bila dibandingkan dengan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ).
” Kalau dari jumlah penghasilan, ya memang PHL itu masih dibawah standard, artinya kalau ditanya lebih baik mempekerjakan PNS, P3K atau PHL, untuk efisiensi masalah hemat ya lebih hemat PHL. PNS kan otomatis gaji standard PNS, terus dapat TPP, P3K sama juga, tapi kan bukan masalah lebih hemat atau efisiensi, tapi masalah kesejahteraan dan peraturan,” ujar Abimanyu kepada portalradioduta diruang kerjanya, Senin ( 10/2/2020 ) sore.
Abimanyu menerangkan, anggaran yang dikeluarkan Pemda Bangka Barat untuk gaji PHL sebanyak 1.300 orang saat ini diperkirakan sebesar kurang lebih Rp. 31,200,000,000.
” Jumlah honorer kita sekitar 1300-an, kalau rata – rata gajinya sekitar 2 juta, jadi untuk satu bulan sebesar Rp.2,6 milyar, bila dikalikan setahun sekitar Rp. 31,200.000.000,” jelasnya.
Jika dikaitkan dengan rencana Kemenpan RB dan DPR RI untuk menghilangkan tenaga honorer, menurut Abimanyu, bila dilihat dari segi pekerjaan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih tetap membutuhkan PHL, walaupun secara aturan dari Pemerintah Pusat tenaga honorer tidak ada lagi.
Tapi sejauh ini kata dia, belum ada aturan terbaru tentang penghapusan tenaga honorer dari lingkungan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
” Sampai saat ini belum ada aturan yang keluar tentang masalah itu. Sebenarnya PHL dalam aturan Pemerintah Pusat tidak ada lagi, cuma memang Pemda butuh, makanya honornya itu bukan dalam gaji, tapi dalam honorarium kegiatan, APBD. Dia kalau dalam APBD itu ada honorarium dalam kegiatan jasa. Kita menunggu aturan lah, aturan keluar itu kan harus diikuti. Apakah diangkat menjadi P3K, ataupun diputus hubungan kontrak, itu belum ada,” pungkasnya. ( SK )