Duta Radio – Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) RI mengadakan kunjungan kerja ( Kunker ) ke Kabupaten Bangka Barat dan diterima oleh Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, SH di Rumah Dinas Bupati Bangka Barat di Muntok, Minggu ( 5/11/2017 ).
Ketua BPOM RI, Dr. Ir. Penny Kusumastuti, MCP didampingi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Drs. Suratmono, MP juga disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suwito, Asisten Bupati, M. Soleh, Kepala BKPSDM Heru Warsito, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Azmal. AZ dan Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason Bangka Barat Yudi Widyansah.
Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, SH mengatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai Pemerintah Daerah sudah seharusnya melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal dan tidak sesuai standard serta pengamanan pangan di masyarakat.
Markus juga mengatakan, kunker Kepala BPOM RI dapat memberikan semangat baru dalam meningkatkan efektifitas pengawasan peredaran obat dan makanan di masyarakat.
” Kegiatan ini sangat penting untuk membangun komitmen dalam menjamin keamanan masyarakat terkait peredaran serta konsumsi obat dan makanan,” ujar Markus.
Di kesempatan itu juga, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Drs. Suratmono, MP dalam sambutannya mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden ( Inpres ) kepada sebelas Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan.
Hal itu, kata Suratmono, terkait dengan maraknya penyalahgunaan obat di berbagai daerah di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo mencanangkan gerakan nasional pemberantasan penyalahgunaan obat ilegal yang semakin memprihatinkan.
” Kalau tidak salah dua minggu yang lalu, Bapak Presiden Jokowi telah mencanangkan pemberantasan penyalahgunaan obat ilegal termasuk juga penyalahgunaan obat – obat yang sebetulnya tidak dikonsumsi sembarangan, seperti Komix, Somadril, PCC kalau di media sering kita dengar,” ujarnya.
Dia mengaku sangat prihatin, apalagi penyalahgunaan tersebut dilakukan anak – anak SD ( Sekolah Dasar ).
” Kita sangat perduli terhadap itu, karena ketika anak – anak SD yang awalnya mengkonsumsi Komix, kedepan bisa saja itu awal untuk mengkonsumsi narkoba,” kata Suratmono.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Suratmono memandang perlunya BPOM RI untuk bermitra dengan Pemerintah Daerah.
” Oleh sebab itu tanpa kita bermitra dengan Bupati, Walikota, Kabupaten, ini mustahil. Kita harus bergandeng tangan, kita harus bermitra untuk saling tukar pengalaman dan informasi dan bekerjasama dalam melakukan pengawasan,” imbuh dia. ( SK )