Muntok — Maraknya pemberitaan nasional terkait rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) untuk menghapus tenaga kerja honorer atau Pekerja Harian Lepas ( PHL ), pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan, Kepala BKPSDM Bangka Barat, Antoni Pasaribu mengaku belum menerima surat apapun terkait hal tersebut.
” Sampai saat ini kita belum menerima surat secara resmi terkait masalah ini ,” ujar Antoni Pasaribu kepada awak media di Kantor Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Bangka Barat di Desa Belo Laut, Rabu ( 22/1/2020 ) siang.
Dengan demikian kata Antoni, pihaknya belum dapat menyikapi hal tersebut dan masih tetap berjalan dengan aturan lama.
” Artinya kita tetap berjalan dengan aturan lama. Mungkin ini ranahnya Pak Bupati terkait tenaga honorer,” sebut dia.
Menurut Antoni, hingga saat ini memang belum ada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ) di Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan tenaga honorer jumlahnya mencapai 3007 orang, termasuk guru honorer.
” P3K sama dengan PNS tapi mereka nggak menerima pensiun. Jadi dia ada tunjangan kesehatan dan lain – lain. Kita belum ada P3K, kita masih Pegawai Honorer Lepas. Jumlah tenaga honorer kita 3007, termasuk guru honorer di sekolah, “jelasnya.
Beberapa tenaga PHL di lingkungan Pemkab Bangka Barat, merasa sangat keberatan dengan rencana Kemenpan RB tersebut.
ES, salah seorang PHL di DP2KBP3K Bangka Barat menegaskan tidak setuju bila PHL harus mengikuti test P3K, apalagi pegawai honorer yang masa baktinya sudah lama tapi harus diberhentikan karena tidak lulus test.
” Kasian yang masa baktinya sudah lama tiba – tiba karena nggak lulus dikeluarkan mana reward untuk orang yang sudah bekerja lama,” cetusnya via telepon.
Menurut dia, bila memang harus melalui test, semua PHL harus ikut tanpa melihat masa bakti.
” Harapan saya, ya diangkat lah semua yang masa baktinya sudah lama tanpa test sebagai penghargaan kepada PHL yang sudah lama bekerja, ” katanya.
Senada dengan ES, PHL lain yang tidak bersedia disebutkan namanya juga merasa keberatan.
” Ya sedih lah karena kita sudah maksimal kerja sudah banyak mengalami susah senangnya jadi PHL tiba – tiba diberhentikan nggak dianggap kayak gitu. Haparan saya dipikirkan ulang bagaimana bagusnya. Saya berharap Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada PHL, solusi dari PHL yang tidak terekrut,” katanya.
Penolakan keras dilontarkan AP, salah seorang PHL di RSUD Sejiran Setason. Menurut dia, tidak semua pelajar lulusan SMA/Sederajat bisa melanjutkan kuliah. Paling tidak, menjadi PHL di Pemda dapat sedikit mengurangi angka pengangguran.
” Mau kerja apa generasi penerus, kan tidak semua tamatan SMA bisa kuliah walaupun menjadi PHL di Pemda bukan cita – cita,” tukas dia. ( SK )