Muntok — DPRD Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 di Gedung Mahligai Betason II, Kantor DPRD di Desa Belo Laut, Muntok, Jum’at ( 19/6/2020 ) pagi.
Rapat dihadiri Bupati Bangka Barat, Markus,S.H, Ketua DPRD Badri Syamsu, Wakil Ketua I Oktorazsari, Wakil Ketua II, Miyuni Rohantap, segenap anggota dewan, unsur Forkopimda dan Kepala OPD.
Badri Syamsu selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Bangka Barat, Markus dan seluruh komponen yang terlibat dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 dari BPK RI perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.
” Terima kasih pula khususnya kepada anggota DPRD yang terus mendorong Pemda melalui arahan dan kritik yang membangun guna peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta tericiptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Badri Syamsu.
Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini didasari hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah disampaikan kepada Bupati Bangka Barat tanggal 12 Juni 2020 lalu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 dengan opini WTP.
” Dengan hasil opini tersebut, Pemkab Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur – unsur terkait yang telah berusaha keras untuk meraih opini tersebut, khususnya untuk DPRD yang selalu mendukung pengelolaan keuangan Pemkab Bangka Barat untuk menjadi lebih baik,” kata Markus.
Terkait temuan pemeriksaan atas audit Laporan Keuangan Pemkab Bangka Barat yang telah disampaikan oleh BPK RI, kata Markus akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai rekomendasi BPK sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan. ( SK )