BANGKA BARAT — Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Henky Wibawa menegaskan, program wajib belajar 13 tahun merupakan agenda pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak.
Dijelaskan Henky, dulu program wajib belajar hanya 9 tahun, dihitung dari Sekolah Dasar ( SD ) sampai Sekolah Menengah Pertama ( SMP) atau Madrasah Tsanawiyah ( MTs).
Kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar 12 tahun dari SD sampai dengan SLTA. Dan di tahun 2025 dicanangkan wajib belajar 13 tahun, dengan memasukkan satu tahun prasekolah SD, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
“Artinya menjadi tanggung jawab bersama untuk pelaksanaan wajib belajar di satu tahun PAUD, bisa dalam PAUD formal ataupun PAUD non formal, ” kata Henky pada rapat koordinasi program wajib belajar 13 tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah ( ATS) di Kabupaten Bangka Barat yang digelar di OR II Setda Bangka Barat, Kamis ( 12/6/2025 ).
Dikatakannya, angka partisipasi peserta didik PAUD di Bangka Barat masih rendah. Karena itu dibutuhkan keseriusan dan dukungan semua pihak, terutama para kepala desa untuk memantau dan mengawal proses pendidikan anak usia dini di tempatnya masing – masing.
Bunda PAUD pun kata Henky akan ada secara berjenjang, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Hal ini demi mensukseskan pendidikan usia dini sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 20 tahun mendatang.
“Pendidikan PAUD merupakan fondasi untuk menyiapkan jenjang pendidikan di atasnya. Arinya 20 tahun ke depan di era Indonesia Emas anak-anak yang sekarang ada di jenjang PAUD inilah aset kita, inilah modal kita yang harus kita siapkan,” cetus Henky.
Untuk itu generasi tersebut menurut dia harus disiapkan dengan baik, mulai dari gizi serta pendidikannya.
“Kami sangat mengharapkan bahwa kita punya komitmen bersama mendukung wajib belajar 13 tahun, utamanya satu tahun prasekolah,” kata Henky.
“Berkaitan dengan hal tersebut saat ini Kabupaten Bangka Barat masih dalam tahapan sistem penerimaan murid baru ( SPMB), nah ini momen yang tepat untuk mengawal mulai dari proses pendaftarannya,” sambung dia. ( SK )
Partisipasi PAUD Bangka Barat Masih Rendah, Disdikpora Minta Kades Ikut Memantau
