PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan beberapa strategi untuk mengatasi harga beras yang kian menanjak naik, terutama beras premium.
Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang antara lain menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Ketahanan Nasional dan Pertanian.
Lalu, pemerintah setempat dalam hal ini Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dinas terkait seperti pangan dan pertanian.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Samri, saat menghadiri pembagian bantuan beras cadangan pangan pemerintah bulan Februari kepada masyarakat Kota Pangkalpinang di Kantor Pos Pangkalpinang, Selasa (27/2/2024).
“Beras inikan yang naik premium yang kelas tinggi. Jadi kita pertama sesuai arahan Ibu Pj Walikota agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat Badan Ketahanan Nasional dan Pertanian, Gubernur, Dinas Provinsi,” kata Samri.
Tak hanya dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah kabupaten yang ada di Babel ini.
“Misalnya kabupaten lain lagi surplus beras, kenapa kita tidak kerja sama dengan mereka mendatangkan beras. Kemudian kita menjaga stok ketersediaan,” ujarnya.
Langkah itu dilakukan, karena kota Pangkalpinang bukan penghasilan beras. Terlihat dari lahan yang dimiliki pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri untuk menanam padi sangat terbatas.
“Pangkalpinang ini terus terang bukan penghasil beras, tapi kita pengonsumsi. Artinya, lahan kita tidak cukup, tapi beras datang dari luar semua,” tutup Samri. (Dika)