PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai program nasional dan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota ulang tahun 2025, meski tengah menghadapi tantangan defisit anggaran.
Hal ini disampaikan dalam dua agenda penting yang berlangsung pada Rabu (4/6/2025), yakni Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara daring, dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Aula Sarja Arya Racana Polresta Pangkalpinang, yang membahas kesiapan Pilkada ulang Pangkalpinang.
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan bagi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Lahan ini akan digunakan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya.
“Lahan ini bisa milik pemda ataupun milik desa. Nantinya akan digunakan oleh badan gizi nasional untuk pembangunan dapur,” ujar Tomsi.
Ia juga menyinggung pentingnya pembebasan retribusi BPHTB dan PBG untuk percepatan program pembangunan 3 juta rumah, serta kesiapan koperasi merah putih yang akan dilaunching 12 Juli 2025.
Menanggapi hal ini, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan Peraturan Wali Kota terkait program 3 juta rumah. Program koperasi merah putih juga sudah melalui tahap musyawarah khusus di setiap kelurahan, dengan legalitas yang sedang dalam proses penyelesaian.
“Kita juga akan segera merapatkan persoalan penyediaan lahan untuk sekolah rakyat bersama Pj Wali Kota dan OPD teknis,” tambahnya.
Sementara itu, dalam Rakor Lintas Sektoral Persiapan Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025, Sekretaris Daerah Mie Go mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran akibat defisit keuangan daerah.
“Kondisi keuangan ini menyebabkan pencairan anggaran untuk pilkada tertunda. Namun kami tetap komitmen untuk memastikan pilkada berjalan lancar. Upaya pencairan dana sedang dilakukan dan diharapkan bisa terealisasi pada Juni 2025 usai lebaran,” jelas Mie Go.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu atas kerja sama yang terjalin dalam persiapan Pilkada ulang yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2025.
“Rakor ini penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan berintegritas,” tutupnya. (Riyanda)