Warga Desa Pangek Keluhkan Data 47 KPM BST Raib

Muntok — Pj. Kepala Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, Sarudin mengeluhkan data 47 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos di desanya yang diduga hilang atau terblokir.

Hal itu ia sampaikan kepada Bupati Bangka Barat, Markus, S.H. saat audiensi terbatas dengan perwakilan masyarakat Desa Pangek di ruang rapat OR I Setda Bangka Barat, Selasa (7/7/2020 ).

” Kami ingin sampaikan ada 47 warga desa kami yang terdata sebagai penerima BST Kemensos. Pada pencairan tahap pertama mereka terima, tapi pada penyaluran tahap kedua setelah dicek di Kantor Pos, ternyata uangnya tidak ada lagi karena datanya hilang atau tidak lagi tercatat sebagai penerima BST. Kami mohon solusi pak Bupati terkait persoalan ini,” kata Sarudin.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Markus menginstruksikan Dinsos Pemdes Bangka Barat segera berkoordinasi dengan Kemensos terkait data 47 KPM desa Pangek yang tidak muncul pada tahap kedua penyaluran BST.

” Persoalan ini saya minta ditelusuri oleh pihak Dinsos Pemdes kita kenapa bisa terjadi. Intinya Bansos dari Pusat seperti PKH, BST, BPNT tidak boleh dobel. Ini tolong disampaikan ke masyarakat bahwa tidak bisa satu orang mau dapat semua jenis bantuan sebab anggarannya terbatas,” papar Markus.

Menurut Bupati, persoalan ini harus ditelusuri dulu penyebab terhapusnya. Bila data tersebut ternyata memang tidak ditemukan, baru nanti akan dicari alternatif solusinya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinsos Pemdes Bangka Barat, Suradi memastikan akan segera melakukan penelusuran ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Pusdatin Kesos).

” Sebagaimana perintah Pak Bupati, saya akan lakukan penelusuran ke Pusdatin Kesos. Juga akan berkomunikasi dengan kepala cabang Pos Pangkalpinang sebagai penyalur,” kata Suradi.

” Kita juga chek Pak, sampai hari ini terus berkomunikasi dan saat ini sedang proses untuk turun bantuan BST tahap tiga. Ini juga jadi bahan kami untuk menelusuri apakah data-data yang terhapus ini masih bisa terbit kembali atau tidak,” sambungnya.

Menurut Suradi, dengan berbagai bantuan sosial yang digulirkan Pemerintah seperti BLT Dana Desa,
BST Kemensos, PKH, BPNT, maupun bantuan JPS sangat berpotensi adanya data ganda.

” Nah, data ganda ini tentu tak bisa diterima kan dua-duanya, harus salah satu. Sebab aturannya tidak boleh menerima dobel, tapi memilih salah satu. Ketika ada data ganda maka ada namanya usulan penghapusan namun ada yang terikut terhapuskan. Ada juga beberapa nama ganda yang diusulkan hapus karena sudah menerima bantuan dari sumber lain,” pungkas Suradi. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: