Penulis: Samsiar Komar
Redaktur Portal Duta
Kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga yang dicanangkan pemerintah pusat dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran, membuat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota kelimpungan.
Apalagi bagi pemerintah daerah yang masih bergantung kepada dana pusat, kebijakan tersebut membuat pemda pusing tujuh keliling melakukan refocusing anggaran, yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Memang kebijakan efisiensi anggaran dapat dilihat sebagai langkah positif karena penggunaan anggaran di beberapa departemen atau lembaga pemerintah kerap kali tidak tepat sasaran serta terkesan boros dan tidak cermat.
Padahal anggaran yang ada seharusnya digunakan dengan sungguh – sungguh dan secermat mungkin, yang memberikan dampak maksimal bagi masyarakat, bukan pada acara seremonial sekedar menyerap anggaran yang tidak jelas juntrungannya. Apalagi untuk dinas luar ( DL) yang juga tidak jelas tujuannya dan hanya sekedar jalan – jalan.
Namun sisi negatif kebijakan ini, terutama dapat dilihat dari sisi ekonomi, karena terjadi pengurangan belanja pemerintah atau government spending yang sangat dibutuhkan dalam situasi perekonomian yang sedang lesu seperti yang terjadi sekarang ini.
Bila dicermati dengan konsep ekonomi makro, belanja pemerintah berperan penting untuk mendorong aktivitas ekonomi. Apalagi pada saat sektor swasta tidak mampu bergerak optimal karena dipicu rendahnya daya beli masyarakat.
Di sini pemerintah harus menjadi motor penggerak roda perekonomian dengan government spending yang cukup besar. Tapi daya dorong itu berisiko melemah jika anggarannya dikurangi atau dipangkas.
Ada sisi positif efisiensi anggaran menurut beberapa kalangan, khususnya akademisi, salah satu yang disorot yakni program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) untuk pelajar dan ibu hamil yang katanya bisa menjadi salah satu cara untuk menggerakkan aktivitas perekonomian, tetapi dengan catatan, anggaran tersebut digunakan untuk membeli makanan dari mitra penyedia layanan yang umumnya berasal dari pelaku UMKM.
Dengan demikian program MBG diharapkan dapat menggerakkan ekonomi mikro, meningkatkan permintaan agregat dan pada akhirnya dapat nmendorong pertumbuhan ekonomi.
Teorinya, dengan anggaran yang dikeluarkan dalam jumlah besar dan dibelanjakan di sektor dalam negeri untuk program MBG ini, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Ini jadi salah satu cara untuk meningkatkan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, di sisi lain, akan terjadi penundaan untuk pembiayaan proyek-proyek penting. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam jangka menengah dan panjang, menjadi terhambat akibat kebijakan pengurangan anggaran.
Proyek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga mengalami keterlambatan, yang berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi.
Karena itu dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus bisa membuktikan bahwa langkah kebijakan yang diambil mampu mendorong aktivitas ekonomi.
Namun masyarakat harus sabar menunggu hasil dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Apakah akan berdampak positif pada perekonomian, atau justru malah memperburuk kondisi ekonomi. (*)
Menilik Kebijakan Efisiensi Anggaran yang Bikin Pusing Pemerintah Daerah
