Pembangunan di Babar 2027 Bidik Tansformasi Struktural Sektor Ekonomi Daerah

BANGKA BARAT — Kebijakan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2027 yaitu “Peningkatan Transformasi Struktural Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan.”

Hal itu dikatakan Bupati Bangka Barat Markus pada rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS) APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2027, Jumat ( 10/7 ).

Markus mengatakan, berdasarkan pencapaian sasaran pembangunan tahun 2026 serta perkembangan pembangunan yang diharapkan pada tahun 2027, melalui tema pembangunan tersebut ditekankan pada transformasi struktural di sektor ekonomi daerah, sosial dan birokrasi.

“Kebijakan diarahkan pada penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, industri kecil, pariwisata), peningkatan kapasitas usaha mikro dan koperasi, reformasi birokrasi berbasis kompetensi, serta perluasan cakupan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Tujuannya kata Markus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan efektifitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Untuk mencapai target itu disusunlah plafon anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun 2027 sebagai berikut:

Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp803.753.789.459,00
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD) yang diiproyeksikan sebesar Rp105.573.319.459,00 dan Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp698.180.470.000,00

“Belanja diproyeksikan sebesar Rp1.067.774.969.314,31 sehingga dengan perbandingan antara total pendapatan dengan total belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp264.021.179.855,31,” kata Markus.

Defisit tersebut menurut dia akan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp264.021.179.855,31.

Sebelumnya Ketua DPRD Badri Syamsu saat membuka rapat mengatakan, penyusunan KUA tahun anggaran 2027 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati, sebagai pedoman dan juga memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2027.

“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara terlebih dahulu disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD,” kata Badri. ( SK )


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *