Kapus Muntok: Masuk Pasar Ikan Harus Bawa Bukti Vaksin Hoax

Muntok — Kepala Puskesmas Muntok, Harianto menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi pengumuman masuk Pasar Ikan Muntok harus sudah divaksin minimal dosis pertama yang kini beredar luas di media sosial.

” Nah saya nggak tahu. Itu kan dirapatkan besok oleh Camat. Orang Puskesmas juga nggak tahu. Kami nggak pernah membuat seperti itu. Puskesmas kan hanya membuat leaflet. Coba konfirmasi ke Polsek,” ujar Harianto saat dikonfirmasi via telepon, Selasa ( 12/10 ).

Menurut Harianto, bila tidak ada tanda tangan pejabat atau siapapun, SE yang beredar tersebut bisa dikatakan hoax.

” Kalau lambang itu kan banyak ada lambang Polres, Pemda dan lain – lain. Makanya Pak Camat ngundang saya untuk rapat besok,” kata Harianto.

Sementara itu, Camat Muntok, Sukandi juga mengaku tidak mengeluarkan SE tersebut. Pihaknya akan menggelar rapat di Kantor Camat, esok pagi untuk mengklarifikasi hal tersebut bersama Forkopimcam serta dinas terkait, termasuk Kejaksaan.

” Itu saya besok baru rapat untuk mengklarifikasi itu siapa yang info nggak jelas itu. Jelas itu hoax. Makanya besok kita jam 9 ada rapat untuk mengklarifikasi bersama pihak kepolisian, termasuk Kejaksaan,” tukasnya.

Menurut Sukandi, mengenai isi SE yang termuat diatas foto screenshot yang beredar tersebut memang benar dari Bupati Bangka Barat.

Salah satu pointnya berbunyi, setiap orang yang akan menerima layanan administrasi Pemerintah/ penerima Jaminan Sosial dan bantuan sosial, agar dapat menunjukkan Bukti Vaksin Covid – 19 dan seterusnya, serta mulai berlaku 1 Oktober 2021 sampai dengan ketentuan lebih lanjut.

Namun mengenai pengumuman yang termuat dibagian bawah yang berbunyi ” masuk Pasar Ikan Muntok harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Apabila ditemukan masyarakat yang belum vaksin Covid – 19, maka akan divaksin di tempat “, merupakan tambahan yang tidak jelas sumbernya.

” Kita nggak ada mengeluarkan itu. Kalau SE yang diatas itu betul Bupati, tapi kalau pengumuman itu tidak ada siapa yang nambah itu. Makanya saya tanya semua tidak ada yang mengeluarkan itu termasuk kecamatan. Saya justru dikirim dari Pol PP. Itu kan tidak ada tanda tangan siapa ngga ada kan. Besok kita rapat di kantor camat. Kalau di rapat tidak ada yang mengeluarkan akan kita usut siapa yang mengeluarkan itu,” ujar Sukandi. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: