Eksekusi Riil Cung Hwa School, Pagar dan Pos Jaga Dirobohkan Pol PP

Muntok — Setelah melakukan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan Chung Hwa School pada Senin ( 10/8/2020 ) lalu, Pengadilan Negeri ( PN ) Muntok melaksanakan eksekusi riil terhadap bangunan tersebut, Rabu ( 12/8/2020 ) pagi.

Eksekusi dipimpin Panitera PN Muntok, Helni Aryadi.

Dalam eksekusi ini., anggota Sat Pol PP Bangka merobohkan pos jaga di gedung tersebut. Bahkan rencananya, pagar besi didepan bangunan juga akan dirobohkan.

Ketua PN Muntok Golom Silitonga, Panitera Helni Aryadi, Camat Muntok Sukandi, Kaposek Muntok AKP Taufik Zulfikar dan Kasi Datun Kejari Bangka Barat Heru Pujakesuma juga menyempatkan diri meninjau ke dalam gedung.

Golom Silitonga disela – sela eksekusi mengatakan, PN Muntok melaksanakan eksekusi riil sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah.

” Jadi kita ini melaksanakan sesuai putusan yang sudah inkrah. Perintah di sana ada pengosongan dan menyerahkan tanah dan bangunannya kepada Pemohon dalam keadaan kosong,” jelas Golom Silitonga di Chung Hwa School, Kelurahan Tanjung, Muntok, Rabu ( 12/8/2020 ).

Kata Golom, pihaknya akan mengosongkan serta membersihkan barang – barang yang di claim Termohon atas nama Sutina, ahli waris Suriyanto Ko warga Kampung Senang Hati, Kelurahan Sungai Daeng, Muntok sebagai miliknya. Pagar dan pos jaga dirobohkan karena bukan bagian asli dari gedung tersebut, namun bangunannya tidak dirobohkan.

” Isi di dalamnya yang di claim masih ada kepemilikan beliau ( Sutina, red ) atau Termohon ya kita singkirkan semua, jadi tidak ada lagi hubungan – hubungan kepemilikan dia di situ, jadi semua sudah berpindah,” tukas Golom.

Lanjut dia, setelah benar – benar steril tidak ada lagi kepemilikan Termohon, Chung Hwa School akan dihibahkan ke Pemda Bangka Barat.

Menurut Golom, sengketa atas tanah dan bangunan Chung Hwa School antara Menteri Keuangan selaku Pemohon dan Termohon Sutina, ahli waris alm. Suriyanto Ko dimulai sejak tahun 2004 hingga 2014.

” Ini kan yang menanganinya Pengadilan Negeri Sungailiat, kalau saya lihat itu dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Dari tahun 2014 sampai hari ini baru dimohonkan. Ini eksekusi damai karena tidak ada keberatan apa pun dari pihak Termohon,” pungkasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: