PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dapil Pangkalpinang, DR. Adi Sucipto, menggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun Sidang I di Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Sabtu (17/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian reses selama tiga hari ke depan, di mana pada hari pertama ini ia menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis dukungannya sejak masa kampanye.
Dalam sesi dialog bersama warga, khususnya kelompok ibu-ibu dari grup Rembana Soleha, DR. Adi Sucipto menerima berbagai masukan terkait kondisi keamanan di wilayah Pangkalpinang.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat berharap adanya peningkatan patroli keamanan dari pihak berwenang untuk menekan angka kejahatan yang belakangan meningkat.
“Warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi keamanan di jalan, terutama malam hari. Mereka berharap patroli bisa lebih sering dilakukan. Ini jadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Selain itu, aspirasi juga muncul terkait kondisi lampu jalan dan proses penggalian oleh PLN yang seringkali tidak dirapikan kembali.
Masyarakat berharap ada koordinasi lebih baik antara dinas terkait dan PLN agar jalanan kembali rapi dan aman pasca pengerjaan.
Salah satu poin penting lainnya adalah permintaan warga agar sosialisasi dan edukasi terkait BPJS Kesehatan lebih ditingkatkan. Banyak masyarakat masih belum memahami manfaat dan tata cara penggunaan BPJS.
“Warga berharap BPJS lebih aktif memberikan edukasi. Banyak peserta yang belum tahu prosedur, jadi perlu ada komunikasi yang lebih baik,” tambahnya.
Terkait isu pemutihan BPJS, DR. Adi Sucipto menjelaskan bahwa tunggakan BPJS tahun 2024 telah diselesaikan, dan tidak ada lagi utang pemerintah ke BPJS pada tahun ini.
Ia menegaskan sistem iuran kini lebih tertib dan tepat sasaran, sehingga bantuan pemerintah bisa lebih dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menanggapi soal penghapusan Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) di sekolah. Menurutnya, IPP adalah alternatif yang selama ini digunakan untuk menutup kekurangan anggaran pendidikan di tengah keterbatasan APBD.
Namun jika dianggap memberatkan, ia menyarankan agar pemerintah daerah mencari solusi pengganti seperti peningkatan anggaran, pemanfaatan CSR, atau sumbangan sukarela.
“Kami akan sampaikan ke pemerintah eksekutif bahwa kalau IPP ingin dihapus, harus ada alternatif pengganti. Jangan sampai pendidikan jadi terganggu karena kekurangan dana,” tegasnya.
DR. Adi Sucipto berharap semua aspirasi masyarakat ini bisa segera ditindaklanjuti, demi kemajuan dan kesejahteraan warga Pangkalpinang. (Riyanda)