BANGKA BARAT — Wakil Bupati Bong Ming Ming melaksanakan pengukuhan, pengangkatan dan pemberhentian 59 Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Senin ( 18/3/2024 ).
Beberapa kepala dinas yang dilantik dan dikukuhkan karena perubahan nomenklatur OPD antara lain, Aidi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi USaha Kecil Menengah dan Perindustrian menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
Hanson Riadi dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Sedangkan Achmad Nursyandi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Beberapa dinas di lingkungan Pemkab Bangka Barat yang berubah nama yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, menjadi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan.
Menurut Bong Ming Ming, selain
beberapa dinas yang berubah nama, ada penambahan satu dinas baru yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta perubahan Kecamatan Muntok menjadi Kecamatan Mentok.
“Ini dikukuhkan, maka pejabatnya juga kita lantik lagi, karena nama dinasnya berubah dan ada dinas baru yakni Dinas Industri. Insya Allah dengan adanya penambahan dinas ini kita akan membuat Bangka Barat menjadi kota pelabuhan, kota perdagangan dan jasa,” ucap Bong Ming Ming usai acara.
Wabup BMM menambahkan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang berdiri sendiri maka diharapkan kawasan industri Bangka Barat di Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok bisa segera diwujudkan.
“Karena nomenklatur seperti itu, yang lama Disnaker di PTSP, bidang Industri di DKUP dipisahkan. Dikarenakan nomenklatur, jadi harus memisahkan diri mau tidak mau,” terang dia.
Untuk itu BMM menegaskan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam membangun Bangka Barat. Sebab menurut dia hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah saja, tapi membutuhkan kerja sama seluruh OPD.
“Baik buruknya Bangka Barat bukan hanya tanggung jawab saya dan Bupati, tapi merupakan hasil dari kinerja kita semua. Mari kita berjuang bersama – sama untuk Bangka Barat yang kita cintai ini, untuk kabupaten dan masyarakat Bangka Barat,” tutup dia. ( SK )