PANGKALPINANG — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elvi Diana mengatakan DPRD memiliki peran pengawasan terhadap instansi di Pemerintah Provinsi Babel.
Menurut dia pengawasan tersebut meliputi Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), dinas pertanian dan ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pariwisata.
Di antara beberapa instansi itu, ada keterkaitan dengan penggunaan anggaran saat ini dalam keadaan yang pas-pasan.
“Jadi tentunya memang tidak leluasa untuk bergerak karena kondisi APBD kita yang tidak sedang baik-baik saja masih defisit,” sebutnya Kamis (21/5/2026).
Ia berharap anggaran yang sudah dibahas di komisi kemudian di mutasikan ke Banggar. Elvi berharap agar anggaran kegiatan prioritas tidak dipangkas.
“Ya kami hanya meminta mana yang sangat penting dimonitoring. Dan lebih ke peningkatan SDM seperti kegiatan pendidikan diklat dan sebagainya itu tidak dipangkas,” cetus Elvi Diana.
“Karena hal-hal itu sangat penting ya. Mungkin ada juga dari dinas-dinas yang dinaungi oleh komisi II,” sambungnya.
Elvi selaku Sekretaris Komisi II berpesan di Banggar boleh disesuaikan tapi jangan bikin kinerja dinas menjadi lumpuh akibat budget maupun anggaran yang dipangkas.
“Tentunya kalau kami melihat sejauh hari ini masih semangat saja dinas-dinas itu. Untuk bekerja hanya kami ingin minta seperti Bakeuda apalagi di bidang peningkatan dan pendapatan untuk bekerja keras,” tegasnya.
Maka kata dia, DPRD nanti akan di bentuk pansus guna mengawal perda pajak dan retribusi yang akan difokuskan.
“Supaya kita bisa mengawal peningkatan untuk anggaran pendapatan. Kalau kita pendapatan besar APBD besar pasti tercukupi,” tutupnya. ( * )
Elvi Diana Sebut OPD di Pemprov Babel Tidak Leluasa Bergerak karena Kendala Anggaran
