Muntok — Penolakan bantuan dana CSR PT. Timah oleh Bupati Bangka Barat, Markus menuai kritikan. Markus menyampaikan penolakan tersebut pada saat rapat dengan PT. Timah dan warga Desa Belo Laut, Rabu (18/3/2020) lalu di OR 1 Kantor Bupati Bangka Barat.
Bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi asal Bangka Barat yang diberikan PT. Timah. Tbk sebesar Rp. 200 juta ditujukan untuk mahasiswa Akademi Komunitas Presiden ( AKP ).
Alasan Markus menolak bantuan itu karena menurut dia jumlahnya terlalu kecil dan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat PT. Timah selama beroperasi di Bangka Barat.
Penolakan bupati ini ternyata mendapat kritik dari berbagai pihak, terutama dari Ikatan Karyawan Timah (IKT). Apalagi dana bantuan yang ditolak itu berdasarkan usulan untuk ditujukan kepada kepentingan mahasiswa.
“ IKT menyayangkan penolakan bantuan CSR, yang menurut informasi akan dimaksimalkan untuk pendidikan,” kata Sekretaris Jenderal IKT, Anggi Budiman Siahaan via telepon, Minggu ( 20/3/2020 ).
Kritik pedas juga disampaikan
Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Adaw.
Dia menilai langkah Bupati Bangka Barat, Markus kurang etis menolak bantuan CSR itu. Agus menganggap langkah PT. Timah yang merespon permohonan bantuan dana pendidikan sudah tepat.
Namun ketika terealisasi dan ditolak, menurutnya sangat tidak beretika. Sebab, PT Timah membantu tentunya punya keterbatasan karena harus mengakomodir proposal bantuan lainnya.
“Jadi Markus ini jangan besar kepala, kalau sudah begini PT. Timah jangan merespon lagi, nanti dia ( Markus-red ) besar kepala dan kepada kepala daerah yang lainnya jangan meniru gaya Markus,” cetusnya kepada wartawan, Minggu ( 22/3/2020 ).
Menurut Agus, kalau meminta itu berarti tangan di bawah dan tidak sepenuhnya permintaan dapat dikabulkan. Terlebih PT. Timah selaku BUMN pasti berupaya mengakomodir proposal setiap permintaan bantuan dari pemerintah daerah di Bangka Belitung, masyarakat, kegiatan sosial dan ormas.
Dengan sikap menolak bantuan itu, Agus Adaw menilai sosok Markus tidak seperti seorang pemimpin atau leader dan belum cocok menjadi Bupati. Dia menyebut, Markus harus banyak belajar cara memimpin.
“ Markus harus sadar dan dia harus banyak belajar bagaimana cara memimpin. Jangankan kita memberi, meminta harus ada etika, ada cara. Meminta itu memohon, karena seingatnya belum ada yang menolak pemberian PT. Timah dan baru Markus ini lah yang menolak. Mungkin Markus dilahirkan dari orang tua yang berada sehingga setiap permintaan dikabulkan sepenuhnya. Kalau dari keluarga seperti kita tidak semuanya dikabulkan karena bukan orang berada. Dia itu jadi Bupati karena kebetulan,” tukasnya lagi.
Agus Adaw menegaskan, gaya kepala daerah yang menolak bantuan bukan menambah simpatik masyarakat, tapi justru membuat malu. Apalagi jika ada langkah kepala daerah yang dengan kekuasaannya menghentikan atau tidak memberikan izin kegiatan usaha di daerahnya.
“Kalau dia sampai menyetop KIP atau tambang milik PT Timah, maka itu langkah yang membabi buta,” tegasnya. ( Krm )