Duta Radio – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengadakan sosialisasi pemahaman pengurusan sertifikat tanah Proyek Nasional Agraria ( PRONA ) di ruang rapat OR II, Selasa ( 7/11/2017 ) kemarin.
Narasumber dalam sosialisasi itu, Kepala BPN, Agus, Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, SH, Asisten II Bagian Pembangunan dan Ekonomi, Rozali dan Kabag Hukum Des Kurniawan.
Pemkab Bangka Barat mengundang seluruh Kepala Desa ( Kades ) se – Bangka Barat untuk mengikuti sosialisasi tersebut.
Sosialisasi di gelar Pemkab Bangka Barat terkait Kepala Desa ( Kades ) Beruas, Pariandi, yang di kabarkan terjaring OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) oleh Tim Saber Pungli karena diduga memungut biaya pengurusan sertifikat tanah dalam Proyek Operasi Nasional Agraria.
Kades Beruas, Pariandi ikut hadir dalam sosialisasi tersebut.
Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, SH, merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Kades Beruas. Dia tidak menginginkan kejadian yang menimpa Kades Beruas itu terulang lagi. Disebabkan hal itu, Pemkab Bangka Barat mengundang para Kades untuk memberikan pemahan tentang Prona tersebut.
” Kami mengundang para Kades hari ini, jangan sampai kejadian semacam ini terjadi lagi. Saya secara pribadi prihatin atas kejadian ini. Jika ada yang kurang paham sebaiknya konsultasi. Tanyakan saja langsung hal – hal yang kurang dimengerti, jangan sampai nanti terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan,” kata Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, Selasa ( 7/11/2017 ).
Markus mengingatkan, para Kades jangan ragu – ragu untuk meminta pendampingan hukum dengan tim TP4D Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Bangka Barat.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Bangka Barat, Des Kurniawan, SH, meminta para Kades tidak mengkhawatirkan tentang kejadian yang menimpa Kades Beruas. Dia juga meminta para Kades jangan merasa segan meminta pendampingan pihaknya terkait pemungutan Prona. Dikatakannya, ada Inspektorat dan TP4D Kejari Bangka Barat yang siap mendampingi Kades dalam mengurus Prona tersebut.
Des Kurniawan juga menyampaikan, pihaknya sedang menggodok Perbup tentang Prona dan berharap Perbup itu cepat rampung sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Kades.
” Kami minta para Kades tidak down, yang penting bekerja pada tupoksinya. Kan ada bagian hukum, inspektorat dan TP4D, mereka siap melakukan pendampingan. Saat ini Perbupnya sedang diproses dan semoga rampung dalam waktu dekat,” ungkap Des Kurniawan. ( SK )