Samsir : Solusi TI Apung Teluk Kelabat, Tegakkan RZWP3K

Muntok — Meskipun menyebut permasalahan ratusan TI apung Teluk Kelabat Dalam ruwet karena melibatkan dua kabupaten, namun Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Barat, Samsir optimis ada cara dan solusi untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah Tambang Inkonvensional ( TI ) apung ilegal di Teluk Kelabat, sudah ada aturan yang sangat jelas, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ( RZWP3K ).

” Untuk Teluk Kelabat Dalam itu jelas sudah ada aturannya. Kita sudah punya RZWP3K. Yang tertinggi itu adalah Peraturan Daerah yang ada di Provinsi sana. Untuk menyelesaikan masalah ini hanya itu yang bisa menyelesaikan,” tukas Samsir saat audiensi dengan puluhan nelayan Desa Bakit, Desa Pusuk dan Desa Semulut di Gedung Mahligai Betason II, Kamis ( 28/1/2021 ) siang.

” Kita duduk bersama dengan Provinsi, DPRD Provinsi, kita tekan kan, tolong tegakkan aturan. Untuk apa kita buat aturan kalau tidak ditegakkan,” sambungnya.

Dikatakannya, leading sektor penegakan Perda yang dibuat Pemprov itu adalah Sat Pol PP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bisa berkoordinasi dengan Sat Pol PP kabupaten, TNI dan Polri. Pihak Pemprov mempunyai PPNS dan penyidik. Kata Samsir seharusnya mereka lah yang harus turun ke lapangan.

” Sat Pol PP Provinsi itu nanti koordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan Polres Kabupaten Bangka dan koordinasi dengan dengan rekan-rekan kita dari Kepolisian, TNI, tapi yang menjadi leading sektornya untuk menegakkan Peraturan Daerah itu adalah Sat Pol PP-nya, Gubernurnya dan Sat Pol PP-nya. Yang menjadi pertanyaan saya Perda RZWP3K sudah dibuat, kenapa tidak ditegakkan? Kalau tidak ditegakkan masalahnya akan tetap seperti ini,” pungkasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: