Sahirman Larang Kades dan BPD Terlibat Politik Dukung Paslon Pilkada Babar

Muntok — Pjs. Bupati Bangka Barat, Sahirman Jumli menerbitkan Surat Edaran Tentang Netralitas Pemerintah Desa dalam perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020. Surat Edaran tersebut diterbitkan sejak Senin, tanggal 2 November 2020 lalu.

Dalam Surat Edaran Nomor : 140/1043/1.6.1.1/2020 terdapat empat point penting terkait larangan bagi Kepala Desa (Kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2020.

Empat point tersebut yaitu, pertama, larangan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati / wakil bupati baik secara langsung maupun melalui media sosial ( medsos ).

Kedua, larangan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Ketiga, larangan ikut serta atau terlibat dalam kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Dan keempat, larangan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menjadi peserta pemilihan, baik sebelum dan sesudah masa kampanye. Kegiatan yang dimaksud yakni, melakukan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada masyarakat dalam lingkungan unit kerjanya.

Pjs. Bupati Bangka Barat, Sahirman Jumli saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan, Surat Edaran terkait netralitas Kades dan anggota BPD itu ia tandatangani untuk disebarkan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

” Untuk surat edaran netralitas kades dan anggota BPD sudah kami teken Senin tanggal 2 November kemarin, dan sudah disebarkan ke masing – masing OPD,” kata Sahirman, Kamis ( 5/11) sore. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: