BANGKA – Warga Desa Petaling Banjar memanfaatkan momentum reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi 2, masa sidang I untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka terkait persoalan pertanian.
Kegiatan reses yang dilaksanakan pada Jumat (17/1/2025 ) ini dihadiri oleh Himah Olvia dari Fraksi Gerindra dan Rustamsyah dari Fraksi PDIP, sekaligus mendengarkan langsung masukan dari masyarakat.
Salah satu permasalahan yang disorot adalah distribusi pupuk bersubsidi. Kholid, seorang warga, mengungkapkan keluhan bahwa pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini lebih banyak dikhususkan untuk tanaman padi dan jagung. Namun, petani di Petaling Banjar merasa terhalang oleh tidak adanya pengecer resmi.
“Kita disini kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena di desa kami tidak ada pengecer resmi. Selain itu, jika pengecer menaikkan harga barang lain, tidak ada yang protes, tapi untuk pupuk, kenaikan sekecil apa pun selalu jadi masalah. Padahal, ini sangat penting untuk kami, petani kecil yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian,”ujar Kholid.
Selain masalah pupuk, kendala irigasi juga menjadi perhatian besar. Ia menyebut bahwa sistem irigasi yang ada sering kali tidak optimal, bahkan saat musim hujan tiba.
“Kami sudah mengajukan perbaikan irigasi ini sejak lama, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Kami berharap anggota dewan bisa membantu agar permasalahan ini segera teratasi,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Anwar, Ketua Gapoktan Desa Petaling Banjar, turut menyampaikan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah provinsi untuk kelompok tani di desa mereka.
Menurutnya, sering kali usulan yang diajukan hanya berakhir pada proposal tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Proposal kami sudah banyak yang diajukan, tapi sering kali berhenti di tengah jalan. Kami butuh kepastian bantuan, baik berupa alat pertanian, bibit, maupun pelatihan. Apalagi, saat ini kami masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul. Kami berharap dengan adanya reses ini, aspirasi kami bisa lebih didengar dan diwujudkan,” tutur Anwar.
Senada dengan itu, Muhammad Robuan, Ketua Kelompok Tani Banjarjaya, juga mengungkapkan keluhan terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia menilai program ini belum sepenuhnya menyentuh petani kecil.
“Banyak lahan sawit yang memenuhi syarat PSR justru dimiliki oleh pejabat atau pihak luar. Kami ingin program ini benar-benar dirasakan petani kecil, dengan pengawasan ketat dan pembimbingan yang jelas. Selain itu, kami juga berharap ada distribusi bibit lada yang berkualitas untuk petani di desa kami,” ujarnya.
Masyarakat Desa Petaling Banjar berharap momentum reses ini bisa menjadi langkah awal bagi pemerintah provinsi untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan mereka, terutama dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut. ( Riyanda )
Reses Anggota DPRD Babel di Petaling Soroti Pupuk Subsidi
