BANGKA SELATAN — Kasus HIV/AIDS di Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu dua tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya kasus HIV/AIDS banyak terjadi di kalangan kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).
Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyakit yang ditularkan oleh kelompok LGBT pada Januari hingga November 2022 lalu, sudah mencapai 253 kasus, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 121 orang.
253 orang penderita HIV/AIDS itu tersebar di Kota Pangkalpinang 94 orang, Kabupaten Bangka 72, Bangka Barat 32, Belitung 31, Bangka Tengah 11, Belitung Timur 9 dan Kabupaten Bangka Selatan 4 orang.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Marsidi Satar, saat sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, di Hotel A3 Toboali, Minggu (11/6/23).
“Nah, kasus HIV/AIDS ini karena prilaku seks bebas, penularan melalui jarum suntik penggunaan narkoba dan transfusi darah,” kata H. Marsidi Satar.
Menurut dia, fakta bahwa Bangka Belitung dalam kurun waktu dua tahun mengalami peningkatan kasus HIV /AIDS, harus menjadi perhatian semua pihak dengan konsisten meningkatkan berbagai upaya pencegahan penyakit menular di Negeri Serumpun Sebalai.
” Oleh karena itu kita lakukan sosialisasi Pergub ini terhadap publik dan melibatkan masyarakat untuk ikut mengatasi persoalan HIV/AIDS,” ujar Marsidi.
Karena menurut Marsidi, yang juga politisi Partai Golongan Karya dari Dapil Bangka Selatan, persoalan yang dihadapi dunia saat ini bukan hanya sekadar pemahaman soal AIDS, tetapi publik masih menganggap AIDS harus ditutupi dan penderitanya mendapat sanksi sosial.
“ Dan untuk pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat perlu fokus pada kelompok masyarakat rentan seperti antara lain kelompok perempuan dan anak serta ibu hamil,” kata dia.
Sebagai wakil rakyat, Marsidi berkomitmen mendukung berbagai upaya penanggulangan HIV/AIDS lewat dukungan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang diajukan pemerintah melalui pihaknya.
“ Jadi upaya pemerintah untuk tekan HIV/AIDS lewat berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan layanan dan pengobatan, harus benar – benar direalisasikan. Juga tidak kalah penting jaminan ketersediaan obat HIV di daerah-daerah juga harus dipastikan,” imbuhnya. (Suf)
Link sumber: https://mediaqu.co/