Pengadaan CPNS dan P3K Bangka Barat Akan Dibahas di Penyusunan KUA PPAS

Muntok — Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ) Kabupaten Bangka Barat, masih akan dibahas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS ) sekitar dua minggu ke depan.

Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming mengatakan, untuk proyeksi beban defisit anggaran tahun 2020 saja sudah sekitar Rp. 100 milyar. Sementara beban tenaga honorer pun tidak kalah besarnya. Untuk membayar mereka saja, Pemkab harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp. 100 milyar.

” Pusat minta CPNS sekian, P3K harus sekian. P3K kan jadi beban kabupaten nih, dan sangat besar itu. Sementara kalau P3K kita angkat, bagaimana dengan honorer yang lain? Jangan salah, beban honorer itu untuk membayarnya kita sudah hampir bahkan saya rasa kalau tidak salah sekitar Rp. 100 milyar,” tukas Bong Ming Ming saat ditemui di RSUD Sejiran Setason, Sabtu ( 12/6 ) pagi.

Dia mengatakan, dengan beban honorer yang cukup besar, ditambah lagi dengan P3K, beban Pemkab akan lebih membengkak lagi. Bong Ming Ming khawatir belanja kepegawaian akan menjadi jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan masyarakat.

” Tapi tidak kita hapus judul dengan angkanya masih tetap kita masukkan, sambil kita membuat beberapa pertimbangan – pertimbangan. Tapi Insya Allah kita memang perlu PNS, tapi tatkala kita harus menanggung P3K karena itu dibebani di kabupaten, itu yang menjadi pertimbangan,” katanya.

Hal yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan KUA PPAS nanti kata Ming Ming, mengenai kesanggupan APBD menanggung beban P3K, mengingat perkiraan anggaran yang akan dikucurkan setiap tahunnya sekitar Rp. 20 milyar.

” Kalau sudah seperti itu ditambah honorer kita, disitu saja sudah 120 M, itu yang harus dipertimbangkan dengan jeli,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada kemungkinan postur P3K yang akan diusulkan akan dikurangi. Untuk itu ia minta Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) berkonsultasi dengan Kemenpan RB terkait hal itu.

” Berapa postur CPNS-nya, berapa postur pastinya untuk P3K. Artinya pertimbangannya 20 milyar harus kita keluarkan itu lebih baik digunakan kemana, khawatir P3K kita nambah, honorer kita tetap seperti itu,” tandas Bong Ming Ming.

Ke depan, Pemkab Bangka Barat berencana membuat aplikasi formasi birokrasi di BKPSDM. Tujuannya agar SDM di lingkungan Pemkab benar – benar disiplin. Hal itu kata Ming Ming masih dalam proses.

” Itu aplikasi tentang formasi birokrasi bagaimana nanti dengan beban PNS atau tenaga kerja yang begitu besar, kita pengen punya SDM yang disiplin yang benar – benar bekerja. Secara jujur memang kawan – kawan kita hebat – hebat sebenarnya,” kata Ming Ming. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: