Pardi Sesalkan GTPPC-19 Babar Tidak Hadir Saat Pendaftaran Bacalon

Muntok — Ketua KPU Bangka Barat, Pardi menyayangkan ketidakhadiran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 ( GTPPC – 19 ) Bangka Barat pada saat pendaftaran Bacalon peserta Pilkada 2020 selama tiga hari di Kantor KPU pada tanggal 4 – 6 September lalu.

Apalagi pasca pendaftaran kata Pardi, sebanyak kurang lebih 50 bacalon di beberapa daerah lain sudah terpapar Covid – 19, karena itu lah Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sangat penting dan wajib diterapkan.

” Karena itu SOP-nya memang sebelum melakukan pendaftaran wajib paslon itu dilakukan sesuai prosedur, walaupun akhirnya Tim Gugus nggak ada yang hadir. Ini perlu saya sampaikan ini Pak, saya membuat surat dua kali kepada Tim Gugus Covid untuk dilibatkan sebagai pemenuhan protokol kesehatan, dihari pendaftaran, tiga hari itu nggak ada yang hadir,” tukas Pardi.

” Ini sebuah prestasi tidak baik sebenarnya untuk kita Bangka Barat dalam mengawal proses Pemilukada yang yang bebas dari Covid,” sambung Pardi dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Antara OPD dengan KPU di Ruang Rapat OR 1 Setda Bangka Barat, Selasa ( 15/9/2020 ) sore.

Dia menekankan, salah satu syarat yang harus dilakukan selama tahapan Pilkada harus memenuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, GTPPC – 19 perlu dilibatkan, apalagi masa kampanye sudah semakin dekat.

” Jadi setiap tahapan kampanye wajib Tim Gugus Covid ini untuk mendampingi, seperti Bawaslu juga pengawasan apakah tahapan kampanye yang dilakukan paslon itu memenuhi standar protokol kesehatan,” tegasnya.

Sedangkan pihak KPU sebut Pardi sudah disibukkan dengan urusan teknis Pilkada, tidak akan sanggup untuk ikut mengurus masalah prokes Covid – 19. Untuk itu dia mengajak semua pihak bersinergi dan ikut mengawal Pilkada sesuai target, bupati dan wakilnya terpilih dan juga terhindar dari klaster baru penularan Corona.

” Kenapa perlu dilibatkan? kalau dia era normal dulu kita nggak perlu pakai standar kesehatan kan, kumpul orang mau seribu dua ribu monggo. Sekarang nggak, di PKPU 10 itu sudah diatur masalah kampanye. Rapat umum itu maksimal 100 orang. Ngumpul orang segitu kan sedikit. Kampanye – kampanye terbatas tatap muka dialog itu 50 orang,” tandasnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: