Muntok — Ketua Komisi I sekaligus anggota Banmus DPRD Bangka Barat, Na’im mengatakan, pihaknya memang telah menyetujui dan mengesahkan anggaran untuk penambahan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
” Memang waktu rapat kemarin memang ada perubahan jadwal dan sudah dibahas Panggar DPRD, memang benar sudah disahkan untuk penambahan kuota 37 ribu sekian, kalau nggak salah 11 milyar,” ujar Na’im saat ditemui di Kopi Tiam, Muntok, Senin ( 31/5 ).
Politisi PDIP ini menegaskan, pada prinsipnya DPRD sangat mendukung program berobat gratis yang diusung H. Sukirman dan Bong Ming Ming. Apalagi program ini memang sudah menjadi idaman masyarakat sejak lama.
Hanya saja, pihaknya menyarankan agar Pemda jangan terburu – buru, segala sesuatunya tentu harus dipersiapkan dengan matang terlebih dahulu serta harus sesuai regulasi yang ada.
” Dari beberapa daerah yang kita kunjungi memang UHC itu bagus, syarat untuk pengobatan gratis. Cuma di beberapa daerah juga kita ada melihat bahwa yang banyak ikut BPJS itu adalah mandiri yang bayar sendiri,” kata Na’im.
Sedangkan UHC di Bangka Barat, sebagian besar ditanggung Pemda. Hal ini kata Na’im akan menjadi tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif. Karena itu diperlukan persiapan yang matang.
Mengenai pemotongan Dana Alokasi Umum ( DAU ) pada point ke – 4 yang disoroti Dewan, Na’im menilai hal itu sangat riskan, sebab menurut dia mengurus daerah bukan hanya memprioritaskan bidang kesehatan saja, tapi banyak hal – hal lain yang juga harus diperhatikan.
” Kita takutnya nanti banyak kegiatan yang kita tunda,” imbuh dia.
Na’im juga melihat, sebenarnya penandatanganan Pakta Integritas antara Pemda dan BPJS tidak perlu dilakukan, apalagi sampai muncul pernyataan akan memotong DAU bila tidak membayar, sementara anggaran daerah saja sudah banyak direfocusing untuk penanganan Covid – 19.
” Makanya saya kira pribadi saya, fraksi sepakat juga dengan saya, Pakta Integritas tidak usah lah. Biar lah kita cari duit sama – sama. Kabupaten kita kaya, banyak sumber – sumber PAD yang akan kita dapatkan tentunya. CSR dari belasan perusahaan, pajak, pariwisata bisa kita maksimalkan,” cetus Na’im. ( SK )