LKPJ Bupati Babar 2020: Pajak, DAU dan DAK Masih Jadi Kontributor Terbesar Sumber Pendapatan Daerah

Muntok — Bupati Bangka Barat, Markus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Bangka Barat, di Gedung Mahligai Betason II, Jum’at ( 12/3 ).

Markus memaparkan, target Pendapatan Daerah tahun 2020 ditetapkan sebesar
RP. 884.577.846.626,50, terealisasi sebesar Rp. 827.319.557.834,46.

Dikatakannya, pencapaian target Pendapatan ditunjang oleh seluruh komponen pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Perimbangan maupun lain – lain pendapatan yang sah.

” Untuk komponen PAD, dari target
Rp. 75.781 .823.857,35 yang ditetapkan, dapat terealisasi sebesar RP 64.304.326.355,09,” jelas Markus dihadapan Ketua DPRD Marudur Saragih, segenap anggota dewan, Kepala OPD serta tamu undangan lain di Rapat Paripurna tersebut.

Dana Perimbangan kata Markus, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum ( DAU ) serta Dana Alokasi Khusus ( DAK ) masih menjadi kontributor atau penyumbang terbesar dalam sumber pendapatan daerah, yaitu sebesar 71,83%.

” Realisasi Dana Perimbangan sebesar
Rp. 599.326.297.108,00 dari target sebesar Rp. 635.414.533.450,00,” jelas Markus.

Bupati menjelaskan, untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah, dari target sebesar Rp.173.381.489.319,15, dapat terealisasi sebesar Rp. 163.688.934.371,37.

Anggaran belanja Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 Rp. 984.631.597.701,45 dengan realisasi mencapai Rp. 888.737.519.846,94, atau sebesar 90,26%. Struktur belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

” Target belanja tidak langsung Rp.467.496.459.832,45 dan terealisasi sebesar Rp.454.668.214.399,00, atau 97,25%,” ujarnya.

Sementara untuk belanja langsung, terealisasi sebesar Rp. 434.069.305.447,94 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.517.135.137.869,00.

Markus mengatakan, struktur anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan berbagai urusan, baik wajib maupun pilihan, terkait pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, yang terutama ditujukan untuk peningkatan perekonomian rakyat dan kesejahteraan bersama.

” Namun memang dalam realisasinya tetap membutuhkan kerja sama dan partisipasi seluruh pihak terkait, baik dari kalangan birokrat, pelaku usaha serta masyarakat luas. Sebab keutuhan dan kemajuan daerah ini merupakan tanggung jawab dan milik kita bersama,” tukas Markus. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: