PANGKALPINANG – Kekecewaan mewarnai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Masa Sidang II Tahun Sidang I Tahun 2025, Jumat (23/5/2025), menyusul ketidakhadiran Gubernur Babel Hidayat Arsani maupun Wakil Gubernur Hellyana dalam agenda penting penyampaian laporan hasil reses.
Sidang yang sempat diskor beberapa kali itu akhirnya dilanjutkan tanpa kehadiran pimpinan daerah. Usai serangkaian lobi dan diskusi antar pimpinan fraksi, diputuskan bahwa laporan hasil reses dari tujuh daerah pemilihan cukup diserahkan tanpa dibacakan.
Ketua Fraksi PDIP Mehoa mengungkapkan kekecewaannya. “Saya selaku Ketua Fraksi PDIP meminta rapat penyampaian hasil reses untuk ditunda saja, sampai Pak Gubernur maupun Bu Wagub hadir,” ujarnya dalam rapat.
Hal senada juga disampaikan Dody Kusdian dari Fraksi PKS. Ia menilai seharusnya kepala daerah memahami jadwal paripurna yang telah ditetapkan sejak rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebulan sebelumnya.
“Kalau ada apa-apa, Pak Asisten I yang bertanggung jawab karena beliau yang hadir di rapat ini. Dan saya harap yang menyusun surat undangan mendelegasikan ke Wagub, bukan ke Plt Asisten I,” ujarnya tegas. Ia juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD, yang menurutnya dapat diatasi dengan pendelegasian yang jelas.
Meski begitu, Pimpinan Sidang Paripurna, Edy Nasapta, tetap melanjutkan sidang dengan pertimbangan menghargai hasil reses anggota dewan. “Hari ini adalah hari terakhir penyampaian hasil reses. Kita tunda dua kali, tapi akhirnya kita buka kembali agar kerja keras anggota DPRD tidak sia-sia,” katanya.
Edy juga menegaskan bahwa laporan reses mencakup berbagai persoalan pembangunan dan kesejahteraan sosial. “Masalah pengangguran meningkat, kesejahteraan menurun, dan semua ini sudah terangkum dalam laporan-laporan tebal yang kami terima,” ujarnya.
Terkait absennya pimpinan daerah, Edy mengingatkan pentingnya menghargai lembaga DPRD. “Kami sudah himbau agar kepala OPD dan pimpinan daerah menghargai sidang-sidang DPRD, termasuk paripurna,” katanya.
Walau diwarnai kekecewaan, Edy menegaskan bahwa keputusan melanjutkan sidang bukan tanpa risiko. “Kalau ditunda lagi, proses kami dianggap tidak ada. Tapi kami pilih lanjut, demi menghormati aspirasi rakyat dan kerja anggota DPRD,” pungkasnya. (Riyanda)