Duta Radio – Plt. Lurah Kelurahan Sungai Daeng, Febriansyah mengeluhkan pihaknya tidak punya data kependudukan yang valid sejak pertama ia bertugas sebagai Lurah terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017. Hal itu dia nyatakan langsung di hadapan Bupati Bangka Barat dan segenap Kepala OPD Lingkungan Pemkab Bangka Barat dalam Rapat Bina Pamong di Desa Air Belo, Rabu ( 02/08/17 ) siang.
“ Terus terang sampai saat ini kami di kelurahan kebingungan tentang data kependudukan ini karena dari pertama saya bertugas jadi Lurah bulan Januari sampai sekarang bulan Juli, kami tidak punya data kependudukan yang valid, terutama menyangkut masyarakat miskin,” kata Febriansyah, Rabu ( 02/08/17 ) siang.
Menurut Febriansyah, ada modus pendatang dari luar membuat KTP tanpa melalui prosedur untuk mendapatkan Jamkesda. KTP tersebut menurut dia dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan biaya Rp. 500.000.
“ Saya perhatikan sekarang ada modus, Pak. Banyak pendatang dari luar buat KTP disini tanpa melalui prosedur, nembak pindah jiwa, udah saya tangkap itu ada 5, dari Capil. Mereka bayar 500 ribu. Itu dikeluarkan orang Capil, ada saya pegang buktinya,” ungkap Febriansyah.
Lebih lanjut dia menambahkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil Suparman M. Jani, S.Pd.i tentang hal tersebut namun temuan modus serupa masih tetap berlangsung.
“ Kemarin saya sudah koordinasi sama Pak Parman (Suparman M. Jani, Kepala Dinas Dukcapil Bangka Barat, red ) udah saya sampaikan juga sama Pak Parman, tapi masih, Pak. Kemarin saya dapat 2 lagi dari penduduk luar. Mereka tidak dilayani di Kelurahan langsung ke Capil bayar 500 keluar KTP sama KK ( Kartu Keluarga ),” papar dia.
Hal tersebut menurut dia menjadi masalah di Kelurahan Sungai Daeng. Febriansyah mengkhawatirkan timbul persepsi dari warga bahwa mereka membeda – bedakan dalam menerbitkan SKTM ( Surat Keterangan Tidak Mampu ) kepada warga. Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Dukcapil namun belum ada tindakan.
“ Ujung- ujungnya banyak yang minta SKTM membengkak tagihan Jamkesda. Karena udah sering dan berulang – ulang, mohon maaf ini saya sampaikan di depan forum., karena saya sudah berkomunikasi secara langsung tapi tidak ada tindakan dari Dis Dukcapil, masih terjadi,” ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali mengatakan akan mengambil tindakan. Dia tidak menginginkan ada oknum – oknum tertentu membuat citra buruk Pemkab Bangka Barat.
“ Harusnya segera dilaporkan ke saya, siapa itu orangnya yang bisa jual – jual bikin KTP itu, minta – minta duit begitu. Bila perlu siapa namanya. Kita bisa ambil tindakan lho. Jangan gara- gara oknum tertentu semuanya jelek nanti. Saya baru tahu sekarang. Langsung dilaporkan itu ke Camat atau langsung ke saya. Kepala Dinasnya nggak tindak lanjut, lapor Bupati, Kepala Dinasnya saya copot saya ganti nanti,” cetus Parhan. ( SK )