BANGKA BARAT — Pernyataan Bupati Bangka Barat Markus yang terpaksa akan memangkas TPP PNS karena APBD dalam keadaan defisit dan mendapatkan kondisi pemda sedang terbelit hutang puluhan miliar, warisan kepala daerah sebelumnya, ditanggapi Bong Ming Ming ( BMM).
Sebagai Wakil Bupati periode 2021 – 2024 yang menjabat sebelum Markus dan Yus Derahman, BMM menilai Markus terlalu berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan.
“Pak Bupati Markus terlalu berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan, dari mulai statement beliau yang mengatakan bahwa khawatir Bangka Barat gagal meraih WTP dikarenakan hutang, ternyata Bangka Barat meraih WTP,” kata Bong Ming Ming via WhatsApp, Selasa ( 8/7/2025 ).
Sedangkan rencana pemangkasan TPP PNS karena pemda terlilit hutang dan anggaran defisit, BMM menilai Markus seolah-olah ingin menyalahkan dirinya dan Sukirman ( Bupati Bangka Barat periode 2021 – 2024 ) sebagai penyebab pemangkasan tersebut.
Padahal menurut dia di awal dirinya dan Sukirman menjabat bupati dan wakil, mereka juga mendapatkan persoalan yang sama, APBD dalam keadaan defisit.
“Dulu sewaktu di awal kami masuk ke Bangka Barat, kami dihadapkan dengan defisit anggaran sekitar Rp150 miliar lebih, ditambah lagi terjadi pengurangan dana transfer dari pusat dari Rp1 triliun lebih menjadi Rp800 M lebih, dengan kondisi kita sedang menghadapi Covid 19,” tukasnya.
Selain itu menurutnya mereka juga harus menyelesaikan pembangunan dua gedung peninggalan pemerintahan Markus, Sport Hall dan Stadion.
“Belum lagi menyelesaikan Porprov dan menghadapi pemilu serta pemilukada.
Namun kita tidak mengurangi TPP, bahkan masih bisa menunaikan janji kita yakni berobat gratis,” kata BMM.
Bahkan menurut dia selama 3 tahun lebih menjabat, pihaknya mampu menaikan pendapatan asli daerah ( PAD ) sekitar kurang lebih Rp20 miliar.
Salah satunya kata BMM menaikkan pendapatan parkir dari Rp250 juta per tahun menjadi sekitar 2 miliaran rupiah.
“Jadi sepertinya tidak elok kalau persoalan hutang yang hari sudah diselesaikan dijadikan alasan untuk mengurangi TPP,” katanya.
Apalagi menurut BMM, dari kesepakatan penambahan bagi hasil royalti timah, tahun ini Bangka Barat sebagai penyumbang terbesar bisa diproyeksikan mendapatkan royalti timan yang angkanya mencapai Rp200 miliar.
Maka menurut dia, Markus seharusnya mencari solusi lain yang lebih bijak daripada harus mengurangi TPP PNS.
“Banyak hal yang bisa dilakukan, yang tidak bisa saya jabarkan semua di sini. Jadi saran saya Pak Bupati Markus lebih bijak lah dalam hal mengeluarkan statement maupun arah kebijakan dan saya yakin beliau bisa melakukan itu, beliau masih muda dan cerdas,” tutup BMM. ( SK )
Bong Ming Ming Tanggapi Markus: Kami Juga Dulu Dapat Warisan Defisit
