BANGKA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang I di Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada Minggu (19/1/2025).
Reses yang digelar pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh Biro Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi, serta diikuti oleh warga Jelitik dan sekitarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, di antaranya:
1. Pembangunan Gedung TPA Al-Muhajirin Rambak
Pengurus Yayasan TPA Al-Muhajirin Rambak meminta Biro Kesra untuk segera memproses proposal pengajuan dana hibah yang telah diajukan sejak tahun sebelumnya. Warga menilai keberadaan gedung ini sangat penting untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak.
2. Bantuan Pondok Pesantren
Ketua Majelis Ta’lim Anwarul Cholil mengajukan permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan pondok pesantren di RT 02 Lingkungan Rambak. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan fasilitas keagamaan ini.
3. Data Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran
Masyarakat mengeluhkan masih banyak warga yang berhak menerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), namun tidak terdata dalam sistem Dinas Sosial. Mereka berharap adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pendataan ulang serta pengawasan dan evaluasi berkala.
4. Kepesertaan BPJS PBI yang Bermasalah
Warga meminta Dinas Kesehatan untuk memperbarui data kepesertaan BPJS PBI, karena ditemukan kasus peserta yang sudah meninggal tetapi kepesertaannya masih aktif. Selain itu, banyak warga yang merasa terbebani dengan tunggakan BPJS mandiri dan berharap dapat dialihkan ke BPJS PBI yang dibiayai pemerintah.
5. Kendala dalam Pelayanan BPJS
Sejumlah warga mengadu bahwa mereka tidak dapat berobat karena kepesertaan BPJS PBI mereka tiba-tiba dinonaktifkan. Mereka berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak ada warga yang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
6. Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Seorang warga melaporkan bahwa meskipun telah membayar PBB, ia masih menerima surat tunggakan. Masyarakat meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masalah ini dan memastikan sistem pendataan berjalan dengan baik agar tidak merugikan warga.
Menanggapi persoalan BPJS PBI, Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan, Zaenuri, menjelaskan bahwa mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan yang dinonaktifkan harus melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk proses verifikasi.
“Yang kemarin dinonaktifkan kami mohon segera diurus, prosedurnya tetap melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena yang melakukan verifikasi adalah mereka. Jika anggaran kabupaten tidak mencukupi, maka dapat diajukan ke provinsi,” jelas Zaenuri.
Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi telah bersurat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai penambahan kuota BPJS PBI dan meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten jika mengalami kendala.
“Kami akan mengusulkan pengaktifan kembali ke BPJS, karena yang bertugas menonaktifkan maupun mengaktifkan ini adalah BPJS berdasarkan rekomendasi dari kami,” tambahnya.
Anggota DPRD Babel, Agam, memberikan saran kepada masyarakat terkait tunggakan BPJS.
“Kalau bapak ibu sekiranya masih mampu untuk membayar, silakan dicicil saja. Namun, jika tidak mampu lagi, silakan ajukan BPJS PBI sesuai mekanisme yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan,” ujar Agam.
Dengan adanya reses ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan provinsi demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Jelitik dan sekitarnya. ( Riyanda)
Anggota DPRD Babel Tampung Aspirasi Warga Jelitik, Masalahan BPJS dan Bantuan Sosial Jadi Sorotan
