Muntok — Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Effendi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sengaja bergerak cepat untuk menginformasikan tertundanya pencairan insentif para ustadz dan ustadzah Bangka Barat dengan menggelar audiensi di Gedung Graha Aparatur, Muntok hari ini, Senin ( 6/1/2020 ) pagi.
Hal itu kata Effendi demi menghindari isu – isu yang tidak benar disebabkan infromasi yang sebenarnya tidak tersampaikan.
” Nanti bilang lah waduh Pemda ini tidak memperhatikan ustadz ustadzah, waduh Pak Bupatinya mungkin karena non muslim, ini mulai goreng – goreng nggak karuan, padahal nggak ada. Apalagi sekarang mau masuk Pilkada, nanti macam – macam ngomongnya, jadi kami sampaikan,” ujar Muhammad Effendi, Senin ( 6/1/2020 ) pagi dihadapan ratusan ustadz dan ustadzah se – Bangka Barat.
Dia mengakui, semula pihak Pemda Bangka Barat tahun 2019 menganggarkan insentif tersebut 12 bulan untuk 800 orang. Namun kenyataannya, jumlah tersebut masih kurang 122, karena jumlah para ustadz dan ustadzah sebanyak 922 orang.
” Akhirnya karena kesalahan kami lah terutama Dikpora, jadi dicairkan lah duit yang 800 ini dicairkan untuk 12 bulan, eh kenyataannya orangnya lebih, hanya cukup 800 orang, dicairkan lah 800 orang, akhirnya kurang lah dua bulan,” jelas dia.
Kekurangan tersebut ditegaskan Effendi, menjadi tanggung jawab Pemkab Bangka Barat dan harus dianggarkan di tahun 2020, termasuk kekurangan sebanyak 122 orang yang belum cair.
” Artinya di 2020 kami akan tambah yang hutang kami dua bulan ditambah lagi yang 122 orang harus dianggarkan juga. Insya Allah kita usulkan di perubahan,” tandasnya.
” Jadi jangan sampai nggak dari mulut kami sendiri ngomongnya macam – macam. Mulai goreng sana goreng sini, apalagi ibu – ibu bisa menggoreng. Jadi kami sampaikan kami disini.Jadi kami ini tidak ada unsur politis apapun, sudah kewajiban kami sebagai aparatur negara,” sambung Effendi. ( SK )