Radio Duta – Integrasi dari Jamkesda ( Jaminan Kesehatan Daerah ) ke BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) di Kabupaten Bangka Barat yang dimulai awal tahun 2018 sempat membingungkan masyarakat sedikit demi sedikit mulai teratasi. Masalah tersebut diatasi dengan kartu BPJS yang dibiayai Pemerintah Daerah yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu oleh Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali.
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Sejiram Setason Yudi Widiansyah mengungkapkan hal itu kepada awak media diruang kerjanya, Kamis ( 8/3/2018 ) pagi.
” Sudah terdaftar kurang lebih sepuluh ribuan dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan itu tidak sedikit yang dikeluarkan Pemda untuk bayar iuran itu dari APBD,” ujar Yudi, Kamis ( 8/3 ) pagi.
Dikatakan Yudi, pihak RSUD Sejiran Setason akan membantu memfasilitasi masyarakat yang masih bingung mengurus kartu BPJS dan merasa kesulitan untuk berobat.
” Yang tadinya masyarakat bingung, yang awalnya mereka bingung ketika berobat tidak punya jaminan apapun, Jamkesda tidak berlaku lagi, nah itu kita fasilitasi,” tegas dia.
Yudi menjelaskan, bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, pihaknya melalui Humas RSUD Sejiran Setason, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat akan memfasilitasi dan membantu masyarakat.
” Ada bagian Humas kita membantu masyarakat yang kebingungan tadi. Segera kita antarkan ke Dinas Sosial, ke Dinas Kesehatan dan BPJS agar bisa memperoleh kartu BPJS tadi sehingga bisa berobat,” tandas dia.
Yudi mengharapkan kesadaran masyarakat yang belum mempunyai jaminan apapun agar segera mendaftar menjadi peserta BPJS melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat mengingat biaya berobat yang semakin mahal.
” Jadi manfaatkan, jangan sampai lagi ada masyarakat yang tidak punya jaminan. Karena sangat miris sekali seperti yang kemarin, sudah tiga hari dirumah sakit tidak ada jaminan, seminggu mau dioperasi tidak ada jaminan,” tukas Yudi. ( SK )