Parhan Wanti – Wanti Penggunaan Dana Desa

Duta Radio – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertandang ke Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip dalam rangka Bina Pamong  Temu Wicara Pemda, Camat, Kades, Badan Pemerintah Desa dan masyarakat.
Hadir mendampingi Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali, Wakil Bupati Markus, segenap Kepala OPD Lingkungan Pemkab Bangka Barat, Camat, Kapolsek Simpang Teritip Ipda  Kukuh, Lurah dan para Kepala Desa.
Parhan Ali dalam sambutannya menyinggung beberapa hal penting, diantaranya pengelolaan dana desa.
Parhan mengungkapkan, dana desa yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat ke pedesaan terus mengingkat dari tahun ke tahun.
” Alhamdulillah sekarang sudah besar sekali, tahun 2016 itu 43 triliun untuk seluruh Indonesia, kita mungkin di Bangka Barat ini, desa – desa ini mungkin dapat antara 400 sampai 700 juta.Tahun 2017 itu semuanya 61 trilliun. Desa – desa mungkin mendapat 800 sampai 1 milyar,” ungkap Parhan.
Bahkan kata dia, ada beberapa desa di Kabupaten Bangka Barat yang mendapatkan dana desa lebih dari satu milyar per tahun.
” Saya lihat ada beberapa desa di Kabupaten Bangka Barat ini mendapatkan lebih dari satu milyar per tahunnya, ada beberapa desa saya nggak hapal, ada yang mendapatkan satu milyar lebih,” imbuhnya.
Karena itu dia menekankan, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Dana sebesar itu dikatakan Parhan, harus dikelola dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku dan transparan.
” Untuk itu, pihak desa maupun pemerintah daerah terkait dituntut untuk selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntable dalam perencanaan, pemanfaatan dan pelaporannya. Komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah daerah,” jelas Parhan.
Lebih lanjut Parhan memaparkan, dana desa merupakan motor penggerak percepatan pembangunan desa dalam rangka peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam  Bina pamong diharapkan, Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) terkait dapat menjalin silaturahim dan memperlancar arus komunikasi dengan masyarakat.
” Oleh karena itu pertemuan ini perlu dimanfaatkan sebaik – baiknya dan semaksimal mungkin sehingga memberikan efek positif bagi semua pihak. Partisipasi aktif pemerintah daerah maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan pemerataan kesejahteraan bersama,” tandas Parhan. ( SK ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: