Musyawarah Ganti Rugi Lahan Desa Air Putih, Masih Ada Warga yang Tidak Puas

Muntok – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Bangka Barat, menggelar Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tanjung Ular – Air Limau dengan masyarakat Desa Air Putih, Kecamatan Muntok di Gedung Graha Aparatur Pemda Bangka Barat di Desa Belo Laut, Senin ( 19/4 ).

Musyawarah tersebut membahas tentang ganti rugi lahan warga Desa Air Putih yang terkena dampak pembukaan bahu jalan dari Desa Air Limau sampai ke Pantai Tanjung Ular, Desa Air Putih.

Kepala Dinas PUPR Bangka Barat, Suharli di sela acara mengatakan, masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 350 juta untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Sebab, pencairan selanjutnya harus menunggu tandatangan bupati definitif. Untuk itu pihaknya menawarkan tiga opsi kepada warga.

” Jadi kita tawarkan tadi kita bayarkan mereka berapa persen dulu yang ada duitnya di kita, nanti sisanya baru kita bayar di bulan Juni di anggaran mendahului, atau dibagi rata, sisanya sama – sama menunggu di bulan Juni, atau semua nunggu di bulan Juni. Kalau mereka sepakat dengan ini, artinya mereka dibayar seberapa ada dulu,” jelas Suharli kepada awak media.

Menurut Suharli, dalam penilaian yang dilakukan Tim Appraisal, sebenarnya masyarakat bukan mendapat ganti rugi, tapi ganti untung. Sebab, harga tanah dihitung berdasarkan harga pasar, bukan harga Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ).

” Tanah pun bukan harga NJOP, harga pasar yang mereka nilai, mereka ahlinya di bidang itu. Kalau bangunan sesuai dengan harga sekarang. Tanam tumbuh sesuai yang dinilai Dinas Pertanian kita. Dan kalau dibayar di bulan ini ada masa tunggu juga, bukan berarti dia nunggu itu nggak dibayar, tapi dibayar. Makanya ini bukan ganti rugi, ganti untung,” tukasnya.

Dilain pihak, Effendi, warga Desa Air Putih mengaku masih merasa keberatan dengan nilai ganti rugi lahan kebun sawitnya yang terdampak kegiatan pembukaan bahu jalan tersebut.

” Kami tidak sedikitpun untuk menghambat, kami sangat setuju dengan kegiatan adanya jalan Tanjung Ular – Air Limau. Tapi keinginan kami masyarakat yang terdampak jalan ini, disesuaikan ganti kerugiannya. Menurut kami tidak sesuai,” ujar Effendi.

Alasannya kata dia, usia produktif pohon sawitnya sudah 12 tahun. Selain itu kebunnya pun dirawat dengan baik. Dengan ganti rugi sebesar Rp. 300 ribu per pohon, Effendi merasa belum puas.

” Tadi kami sudah bertanya dengan Tim Appraisal itu, dia bilang ganti ruginya satu pohon Rp.300.000. Tanahnya Rp. 14 – 15 ribuan. Jadi kami yang ada asetnya ( tanam tumbuh, bangunan ) belum menandatangani,” ucap Effendi.

Dikatakannya, total ganti rugi yang akan ia terima sebesar Rp. 186. 872.204. Nilai tersebut menurut dia masih belum sesuai harapan.

” Keinginan kami ya sesuai dengan Perda. 12 tahun panen dari tahun 2012 sampai sekarang. Itu terawat kebunnya, bisa kita survey lah. Kalau nanti tetap tidak sesuai, saya belum bisa memutuskan, yang jelas kami untuk sementara ini masih merasa keberatan, tapi cari perundingan dulu lah,” tutupnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *