Markus Sampaikan RAPBD 2026, Berharap ke Depan Tidak Ada Hutang Lagi

BANGKA BARAT — Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ke DPRD pada rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD di Gedung Mahligai Betason II, Jumat ( 26/9/2025 ).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badri Syamsu dan dihadiri segenap anggota dewan serta kepala OPD Bangka Barat itu, Markus memaparkan gambaran umum Rancangan APBD tahun anggaran 2026.

Dikatakan Markus, pendapatan
diproyeksikan sebesar Rp.999.039.957.000,00 terdiri dari pendapatan asli daerah ( PAD)
diproyeksikan sebesar Rp.111.972.000.000,00 dan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp.887.067.957.000,00.

“Alokasi belanja diproyeksikan sebesar Rp.1.020.991.886.147,82 sehingga dengan perbandingan antara total pendapatan dengan total belanja daerah, maka terdapat defisit Rp.21.951.929.147,82,” kata Markus.

Defisit tersebut kata Markus akan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp.21.951.929.147,82 terdiri dari penerimaan pembiayaan
diproyeksikan sebesar Rp.41.951.929.147,82 dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.20.000.000.000,00.

Usai rapat, Markus mengatakan RAPBD 2026 disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Dia berharap tahun depan perekonomian di Bangka Barat bisa lebih digerakkan, tentu dengan program – program prioritas sesuai visi misi bupati dan wakil yang sudah disampaikan ke DPRD.

“Kalau dibilang ( APBD 2026 ) ringan, ke depan tetap ada tantangan karena kita juga kan harus menyesuaikan kepada pendapatan daerah dan transfer pusat ke daerah,” ujar Markus kepada wartawan.

Markus tidak menampik transfer pusat ke daerah tahun depan masih ada pemangkasan, namun terkait nominal pengurangan dia mempersilahkan awak media menanyakan hal itu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD).

“Memang informasinya seperti itu. Kalau defisit nanti kita akan ditutup dari pembiayaan netto tadi yang sudah disampaikan di paripurna,” ujarnya.

Untuk efisiensi anggaran dikatakan Markus pihaknya sudah menyesuaikan
perjalanan dinas setiap OPD, termasuk DPRD Bangka Barat.

“Ada arahan itu kan jadi kita sesuaikan kita berharap ke depan ini 2026 bisa normal kembali lah walaupun ada tantangan. Tahun 2026 harapan kita tidak ada hutang lagi,” tutupnya. ( SK )


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *