Kenapa DPD dan DPC Hanura Berbeda Dukungan? Ini Kata Arief

Muntok — Pilkada Bangka Barat 2020 menjadi polemik antara Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) dan Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai Hanura. Pasalnya, DPD Hanura Babel mendukung pasangan nomor urut 1, Markus – Badri Syamsu ( Mari Lanjutkan ), sedangkan DPC Hanura Bangka Barat mendukung pasangan nomor urut 2, H. Sukirman – Bong Ming Ming. ( Bersanding ).

Penyebab perbedaan dukungan tersebut dibeberkan Ketua DPC Partai Hanura Bangka Barat, Arief Ferdiansyah kepada awak media di Cafe Saye, Muntok, Kamis ( 15/10/2020 ) siang.

” Kalau menurut DPD, dia bilang saya tidak komunikasi dengan beliau kan, saya dibilangnya manuver kesana – kemari, tapi dalam konteks ini saya sudah menginformasikan ketika saya batal maju bersama Pak Samsir, PKS – Hanura, saya langsung mendukung pasangan Bersanding ke DPP namun DPP bilang silahkan komunikasi dengan DPD, sebagai surat pengantar,” jelas Arief.

Menurut putra mantan Bupati Bangka Barat, almarhum Parhan Ali ini, dirinya telah berkomunikasi dengan DPD. Namun hingga tahap pendaftaran paslon tanggal 5 September 2020, pihak DPD tidak menerbitkan surat pengantar sehingga DPP Hanura tidak mau memproses SK dukungan terhadap H. Sukir – Bong Ming Ming. Kendati demikian kata Arief, langkahnya mendukung Bersanding telah mendapat restu dari DPP.

” Saya sudah komunikasi namun sampai tanggal 5 saat pendaftaran karena Bersanding, H. Sukir – Bong Ming Ming nanya mana surat pengusungan kita? tapi karena kita tidak ada pengantar dari DPD, DPP pun tidak mau proses. Namun DPP bilang kalau kamu sudah memutuskan berjalan dengan pasangan ini ( Bersanding, red ) berjuang lah kalian,” ungkapnya.

Untuk selanjutnya kata Arief, karena tahapan penetapan pasangan calon oleh KPU telah selesai dan Bersanding diusung tiga parpol yakni NasDem, PKS serta Perindo, maka Partai Hanura dan PPP memposisikan diri sebagai parpol pendukung.

” Jadi ke depan kita tetap sampai pemenangan 9 Desember. Saya sudah konsolidasi ke bawah, H. Sukir – Bong Ming Ming harus kita menangkan. Termasuk yang di legislatif karena tidak ada sanksi. Sanksi itu ada ketika SK DPP yang keluar,” imbuhnya. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: