Kena Getah Kasus Tata Niaga Timah, Dana Bagi Hasil ke Pemda Babar Turun 40 Persen

BANGKA BARAT — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ikut kena “getah” kasus korupsi tata niaga timah berupa pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, mencapai 40 persen dari royalti timah.

Hal itu merupakan dampak luas dari kasus tersebut yang tidak hanya melanda pihak swasta, tapi juga pemerintah daerah.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat Abimanyu, DBH menurun dari Rp180 miliar di tahun 2003 menjadi Rp103 miliar di tahun 2024, atau berkurang hampir 40 persen.

Dengan melorotnya kucuran DBH royalti timah itu, Pemda Bangka Barat harus melakukan penyesuaian anggaran.

“Memang ada dana penyesuaian anggaran dikarenakan dana transfer dari pusat. Terkait dana bagi hasil timah menurun,” ucap Abimanyu, Jumat (5/7/2024)

Namun kata dia penyesuaian anggaran tidak sampai memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP), hanya saja terjadi penyesuaian anggaran di kegiatan setiap OPD.

“Tidak sampai memotong TPP. Belum saat ini,” imbuh dia.

Tapi menurutnya hal tersebut tetap saja membuat Pemda harus mengencangkan ikat pinggang atau melakukan penghematan anggaran, yang dilakukan kepada OPD dan DPRD Bangka Barat, seperti anggaran reses yang disesuaikan.

“Kegiatan tetap ada, hanya mungkin anggaran bisa dihemat-hemat. Anggaran reses DPRD ada beberapa disesuaikan,” ujar Abimanyu.

Abimanyu mengatakan, masalah serupa juga melanda daerah lain di Babel ini, bahkan di daerah lain persoalan anggaran yang membelit sampai harus memotong TPP ASN.

“Hampir semua kabupaten (pemotongan TPP) tetapi Bangka Barat belum,” terangnya.

Dengan adanya penyesuaian kegiatan di dinas – dinas Abimanyu berharap perlu dilakukan efesinsi anggaran, salah satunya mendahulukan kegiatan yang prioritas,

“Yang mana belum prioritas dan memang bisa dihemat itu dilakukan. Karena penerimaan dana transfer pusat menurun, terutama DBH dana bagi hasil,” jelas dia.

Solusi dari permasalahan ini, tegas Abimanyu Pemda harus mencari sumber pendapatan lain untuk mendongkrak pendapatan asli daerah ( PAD) dan lain – lain.

“Mau tidak mau mencari tambahan pendapatan lain dari pendapatan asli daerah, atau bisa mengusahakan dana insentif fiskal berdasarkan kinerja daerah selain dari penghematan – penghematan tadi,” ujarnya.

Tapi ironisnya PAD atau dana lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU) belum bisa menutupi kekurangan.

“Dana DAU itu sifat sudah tetap, tidak konstan. Apabila ada kenaikan, itu mengakomodir PPPK, kalau PAD memang ada peningkatan tapi belum cukup menutupi,” terang dia. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *