PANGKALPINANG — Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi secara virtual pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa ( 22/4/2025 ).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Ribka Haluk menyampaikan pesan terkait arahan strategis dan memastikan kesiapan pemimpin daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional.
“Untuk menyelaraskan dan menyinergikan visi dan misi Presiden Prabowo, Bapak Gubernur adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pengendalian inflasi, pemberian makanan bergizi, ketahanan pangan, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat hingga koperasi desa,” kata Ribka.
Untuk itu kata Ribka, pihaknya memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan bagi kepala daerah, terkait pelaksanaan program program tersebut.
“Kami di sini pada prinsipnya siap membantu Bapak Gubernur guna mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Terkait pengendalian inflasi, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikatakannya masih cukup baik, yakni berada pada 1,48 persen.
“Memang masih berada di bawah target nasional tetapi masih lebih baik, berada pada posisi ke 6 teratas dari 38 provinsi,” ujarnya.
Sementara untuk program strategis lainnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, meminta agar segera menyelesaikan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
Menindaklanjuti hal tersebut Gubernur Hidayat Arsani melalui Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afryanto menuturkan akan segera menindaklajuti arahan Mendagri.
“Sesuai arahan tadi kita akan segera menyelesaikan RPJMD dan RKPD sebagai langkah dasar dalam mewujudkan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya. ( Red )
Kemendagri Ingin Pastikan Kesiapan Pemimpin Daerah Implementasikan Kebijakan Nasional
