Duta Radio – Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Lana Hany Wanike Pasaribu membuka Sosialisasi TP4D dan Penerangan Hukum Tentang Dana Desa di gedung Graha Aparatur, Muntok, Kamis ( 24/08/17 ).
Sosialisasi diikuti seluruh Kepala Desa, Camat, Lurah se Kabupaten Bangka Barat.
Turut hadir Bupati Bangka Barat H Parhan Ali, Kajari Lanna Hanny Wanike Pasaribu, Wakil Bupati Markus, Kasi Intel Yuni Hariaman, Kasi Pidsus Agung, Camat, dan Kades Sekabupaten Bangka Barat.
Kajari Bangka Barat Lana Hany Wanike mengatakan, sosialisasi tim TP4D ini, sebagai wadah pendampingan sekaligus pemberian pemahaman kepada Kades, tentang mekanisme penggunaan dana desa, sehingga penyerapan anggran lebih efektif.
” Sosialisasi ini, bukan untuk menakut-nakuti melainkan sebagai pendampingan agar penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyerapan anggaran di desa lebih maksimal,” tegas Lana dalam sabutannya, Kamis (24/8/2017)
Sementara itu Bupati Bangka Barat H Parhan Ali, menyayangkan tak semua kepala desa hadir dalam sosialisasi penggunaan dana desa oleh TP4D. Padahal sebelumnya, Parhan sudah melarang agar, para kades tidak berangkat bimtek ke ke Arsipan ke Jakarta, sampai usai acara sosialisasi penggunaan dana desa oleh tim TP4D.
Tak hanya Kades, namun orang nomor satu di Bangka Barat itu juga mengeluhkan ketidakhadiran Camat Simpang Teritip Sumardi.
Terlebih menurut Parhan, sosilisasi penggunaan dana desa tersebut merupakan intruksi presiden melakui Kejaksaan Agung yang diperuntukan ke Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
” Sayang ya hari ini kades tidak bisa hadir semua. Padahal sudah saya ingatkan agar perginya usai sosialisasi hari ini. Karena acara ini sangat penting ya. Ini saya lihat tidak hanya kades saja, tapi camat juga tidak semua nya hadir. Mana kades simpang Teritip,” sesalnya.
Menurut Parhan sosialisasi ini bertujuan mengoptimalkan penyerapan anggaran, pengawalan dan pengamanan daerah. Melipuiti pendampingan dan pendapat hukum dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan pembangunan, monitoring dan evaluasi selaras dengan visi mis babar hebat 2016 2021.
” Selain pengawalan dan pendampingan, sosialisasi ini juga bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan, anti korupsi dan berintergritas,” pungkasnya. ( SK )