Gaji Budi Ramananda Tidak Dibayar Karena Kontrak Kerjanya Tidak Diperpanjang

Muntok — Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason, dr. Hendra mengklarifikasi perihal Budi Ramananda, salah satu PHL yang mempertanyakan gajinya selama dua bulan yang belum dibayar.

Hendra mengatakan, pada tahun 2020, Budi memang pegawai rumah sakit dan bertugas sebagai Satpam. Namun di tahun 2021 ini kontraknya belum diperpanjang. Budi menandatangani kontrak secara sepihak, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Bangka Barat, Achmad Saifuddin belum menandatangani kontrak tersebut.

” Memang yang bersangkutan sudah menandatangi kontrak sepihak, tapi yang pihak keduanya ( Kadinkes Babar ) itu memang belum ditandatangani,” ujar Hendra di ruang kerjanya, Kamis ( 4/3 ) pagi.

” Karena memang biasanya di awal tahun itu ada evaluasi kinerja dari yang bersangkutan. Mungkin beliau ( Budi ) salah paham disitu, artinya dia tidak clear masalah itu. Sebenarnya yang tidak dibayar dua bulan itu kaitannya dengan kontrak,” sambung Hendra.

Dijelaskannya, setiap pergantian tahun, ada beberapa instansi tertentu yang melakukan evaluasi kinerja terhadap PHL. Biasanya mereka akan dirumahkan sambil menunggu kontrak kerjanya diperpanjang atau tidak.

” Untuk itu instansi rumah sakit, memang kemarin saya memberi pilihan, mau tidak bekerja dulu boleh, atau mau tetap masuk silahkan. Pak Budi tetap masuk, mungkin dia beranggapan kontraknya diperpanjang,” tukas Hendra.

Diakuinya, dirinya memang mendapatkan laporan jika Budi Ramananda tidak netral saat Pilkada 2020 lalu. Padahal kata dia, pihak RSUD sendiri bersikap netral dan tidak mengintervensi pegawainya untuk cenderung ke salah satu pasangan calon. Sedangkan Budi dilaporkan terafiliasi dengan salah satu paslon.

Budi sudah dipanggil Hendra untuk mengklarifikasi hal tersebut. Selain itu, Hendra juga meminta Budi untuk klarifikasi ke Bupati Bangka Barat, Markus, namun hingga saat ini ia tidak melakukannya.

Menurut Hendra, Budi mengatakan dirinya berfoto dengan salah satu paslon setelah Pilkada dalam pertemuan yang tidak disengaja, ia hanya mengucapkan selamat.

” Itu bagi saya tidak masalah, yang penting memang itu harus diklarifikasi juga ke Pak Bupati waktu itu. Tapi ini bukan masalah itu saja, kinerja juga. Di akhir tahun itu ada evaluasi kerja. PHL ini kan setiap tahun ada evaluasi kerja, diperpanjang atau tidak itu nanti keputusan di tangan Pemerintah Daerah,” katanya.

Ditegaskan Hendra, kontrak kerja Budi Ramananda tidak akan diperpanjang lagi. Penyebabnya, dari hasil evaluasi kinerjanya tidak memuaskan dan yang bersangkutan tidak netral dalam Pilkada 2020 lalu, walaupun point terakhir ini bukan masalah utamanya, karena kinerjanya yang lebih digarisbawahi.

” Disitu ada dia tidak masuk tanpa keterangan. Kalau kontrak Pak Budi ini memang keputusannya tidak diperpanjang. Disiplin kinerja dan ini bukan hal utama, adalah klarifikasi yang belum beres. Bukan masalah dia tidak mendukung Markus, klarifikasinya itu yang kita tunggu dari Pak Budi yang sampai saat ini belum,” terang Hendra.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha RSUD Sejiran Setason, MS Rangkuti menjelaskan, dia tidak bisa membayar gaji Budi karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang.

” Yang pastinya saya menyampaikan itu kontraknya, memang pihak yang membayar itu kita, tapi gaji itu dibayarkan berdasarkan surat menyurat. Tanpa ada SK, siapapun dia saya nggak berani bayar. Nanti kalau diperiksa saya habis,” ujarnya.

Menurut dia, aturan netralitas PHL itu dia tegaskan berdasarkan edaran Bawaslu Bangka Barat agar PNS dan PHL bersikap netral dalam Pilkada dan tidak mendukung paslon manapun.

” Terkait dengan politik, ada edaran dari Bawaslu, saya mengutip dari itu. Jadi tidak berhubungan apa yang disampaikan dengan dia harus ketemu Pak Bupati, bahwa disitu di absensi kita tertempel, itu ada edaran dari KPU, Bawaslu bahwa PNS PHL harus netral. Dasar saya berbicara berdasarkan kepegawaian,” kata Rangkuti. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: