Dandim: Kalau Tidak Bisa Bantu Masyarakat akan Berhadapan dengan Saya

BANGKA BARAT — Dandim 0431 Bangka Barat, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa melihat pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular berikut akses jalannya selebar 30 meter sangat strategis dari kacamata pertahanan negara.

Dengan dua fasilitas tersebut, pergerakan pengiriman pasukan bisa dilakukan melalui laut dan udara, dimana kapal perang dan pesawat tempur bisa mendapat akses untuk berlabuh dan mendarat.

Disamping itu sebut Agung, sesuai pesan Presiden Joko Widodo, negara membutuhkan pertumbuhan perekonomian dengan cepat. Pelabuhan Tanjung Ular dan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) di Bangka Barat merupakan salah satunya.

Menurutnya, negara yang kuat pertahanan keamanan dan perekonomiannya harus kuat pula. Untuk itu dia minta semua pihak bekerja sama untuk melancarkan pembukaan lahan akses jalan pelabuhan. Agung menilai, masalah ganti rugi lahan APL di BPN menjadi kendala pihaknya dalam pelaksanaan TMMD.

” Saya melihat ini tidak selesai – selesai. Saya berpedoman bahwa apa yang saya laksanakan ini direstui Pak Gubernur dan kami berjalan. Masyarakat sekitar merasa bersyukur adanya akses jalan ini mereka tidak melalui hutan lagi. Saya merasa bersyukur apa yang kita kerjakan ada manfaatnya,” ujar Agung saat rapat koordinasi dengan Pemda dan BPN Bangka Barat di Makodim 0431/BB, Rabu ( 24/2/2021 ).

” Artinya kalau kita duduk disini, kita ini pelayan masyarakat. Bos kita adalah masyarakat. Jadi kalau kita duduk disini tidak melayani masyarakat, tidak perlu duduk disini,” sambungnya.

Dandim mengajak semua pihak yang terlibat dalam pembukaan akses jalan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Dia menegaskan, program TMMD digelar untuk kepentingan masyarakat.

” Saya tidak akan rela siapa pun disini tidak berbuat untuk masyarakat karena TNI untuk rakyat. Kalau tidak bisa membantu masyarakat artinya berhadapan dengan saya. Mari kita kembalikan pemikiran kita bagaimana jalan terbaiknya,” cetus Agung.

Sebab itu, Dandim mempertanyakan perihal appraisal atau nilai ganti rugi lahan APL yang belum kelar. Hal itu sudah menjadi pertanyaan masyarakat kepada pihaknya sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

” Jangan sampai kita tidak ada artinya buat masyarakat. Sebelum tanah diganti saya tidak akan jalan. Kalau sudah deal diganti sekian – sekian, jelas gantinya berapa, masyarakat sudah dapat kejelasannya,” tandas Agung. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: