Dandim 0431 Gelar Rapat dengan BPN Bahas Lahan APL yang Tidak Kunjung Selesai

Muntok — Dandim 0431/BB dan Pemda Bangka Barat menggelar rapat bersama Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) membahas kelanjutan pembukaan lahan akses jalan Pelabuhan Tanjung di Makodim 0431 Bangka Barat, Rabu ( 24/2/2021 ) pagi.

Rapat dihadiri Dandim 0431/BB, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa, Kepala BAPPEDA, Muhammad Effendi, Kepala Dinas PUPR, Suharli, Kasi Pidsus Kejari, Agung Dhedi Dwi Handes dan Kasi Datun Kejari, Heru Pujakesuma, Kepala KPHP Rambat Menduyung, Tanaim, Kepala Kantor BPN Bangka Barat, Janto dan masyarakat Desa Air Limau.

Dandim 0431/BB Letkol Agung Wahyu Perkasa dalam pembukaannya meminta penjelasan kepada pihak BPN terkait penyelesaian urusan lahan di Area Penggunaan Lain ( APL ) yang tidak kunjung selesai, sedangkan kegiatan TMMD sudah akan berakhir di ujung bulan Maret.

Menurut Agung, TMMD sesuai dengan penekanan dari Presiden RI harus bersifat strategis yang mencakup segala bidang, apalagi Tanjung Ular telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ).

” TMMD ini seluruh provinsi melaksanakan, Babel dan juga Bangka Barat. Di seluruh provinsi tidak ada kendala. Saya melihat Ini kegiatan strategis bagi aspek pertahanan TNI dan Polri,” ujar Agung.

Dihari kesepuluh pelaksanaan TMMD ini Dandim mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi menyelesaikan pembukaan lahan akses jalan. Agung melihat pembangunan Pelabuhan merupakan aspek strategis yang meliputi segala bidang, termasuk pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Agung, saat ini di Pulau Bangka tidak mempunyai pertahanan yang kuat bila berhadapan dengan negara luar. Karena itu Pelabuhan Tanjung Ular diharapkan menjadi bagian dari pertahanan negara, dimana kapal – kapal TNI bisa bersandar.

” Saya melihat dari aspek pertahanan keamanan. Karena tahun depan kita berhadapan dengan negara luar. Kita batalyonnya nggak ada, AL-nya kecil. Kapal besar nggak bisa berlabuh disini. Bangka ini lebih besar dari Belitung,” tegas Agung.

Juga pelebaran jalan 15 hingga 30 meter dilakukan dengan tujuan agar pesawat – pesawat dari TNI bisa mendarat. Sebab kata Dandim, hal itu guna mengantisipasi segala kemungkinan bila terjadi ancaman dari luar.

” Sarana jalan 15 dan 30 meter dibuat agar pesawat bisa mendarat. Kita memang nggak mau terjadi apa – apa tapi siapa yang bisa meramal kalau besok terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tukasnya.

Karena itu, Agung mengajak semua pihak terkait untuk ikut mendukung secara aktif agar pembukaan jalan bisa berjalan lancar sesuai harapan.

” Saya yakin bapak – bapak disini punya KTP WNI. Kita punya KTP WNI, artinya kita punya kewajiban untuk mempertahankan negara. Kalau nggak mau jangan jadi WNI, keluar saja dari Indonesia,” cetus Dandim. ( SK )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

%d blogger menyukai ini: