MUNTOK-RADIO DUTA . BPJS ketenagakerjaan Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi teknis dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat.
Kegiatan yang mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor penerima upah dan bukan penerima upah di wilayah Kabupaten Bangka Barat berlangsung di gedung Diklat komplek perkantoran pemkab Babar, Selasa (15/11/2016)
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Barat H Parhan Ali, Plt Sekda M Effendi, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang Hery Subroto, Lurah, SKPD, Kades se Kabupaten Bangka Barat.
” Kami ingin mengedukasikan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi PHL pemkab Babar dan pekerja sektor penerima upah maupun bukan penerima upah lainnya,” ujar Hery Subroto
Dikatakan saat ini jumlah PHL di Kabupaten Babar jumlahnya cukup banyak hingga mencapai ribuan orang. Selain itu, menurutnya seluruh PHL di seluruh pemerintah daerah di pulau Bangka telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
Terlebih iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dibebankan kepada peserta tidak berat yakni sekitar 0,24 persen dari penghasilan mereka. Jadi jika rata-rata pengahsilan mereka Rp 1,5 juta biaya yang dibebankan Rp 2.900 per bulan.
” Disinikan jumlah PHL nya cukup banyak mencapai ribuan, Jadi kami teredukasi kesana. Apalagi kalau dihitung iurannya perbulannya kalau dihitung kalau rata-rata gaji mereka 1,5 juta jadi sekitar Rp 2.900 tiap bulanya,” jelasnya.
Dalam hal ini pihaknya bukan lagi mengharap, akan tetapi meminta semua pekerja sektor penerima upah wajib dan bukan penerima upah mengikuti program asuransi ketenagakerjaan.
Dirinya berharap kerjasama ini segera terealisasi. pihaknya menargetkan, akhir tahun ini kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepakatan.
” Lebih cepat lebih baik. Semakin cepat semakin cepat pula kami melindungi mereka. Disini kami tidak hanya mengharap tapi meminta baik pekerja sektor penerima upah agar ikut program ini,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Bangka Barat H Parhan mengapresiasikan langkah dan terobosan pihak BPJS. Orang nomor satu di Babar itu juga menyambut baik kerjasama ini.
Sebagai pimpinan tertinggi, Parhan berharap tak hanya PNS yang memiliki jaminan ketenagakerjaan, namun juga dengan PHL dilingkungan pemkab Babar.
” Kami apresiasi langkah ini, jadi tidak hanya PNS saja yang mendapat jaminan kerja, tapi juga PHL kita. Apalagi saat jumlah PHL kita cukup banyak,” ungkap Parhan. ( kris 94.6)