BANGKA BARAT — Tidak ingin penggunaan dana hibah tersandung masalah hukum, kepengurusan KONI Bangka Barat yang dikomandoi Martin menggelar beberapa kali bimbingan teknis ( bimtek) bagi jajarannya serta seluruh pengurus cabang olahraga ( cabor).
Bimtek yang digelar menggandeng Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Pangkalpinang untuk merapikan terkait pajak.
“Kita undang juga Inspektorat Bangka Barat, kemudian Disdikpora, kemudian Tipikor dari Polres, dan terakhir kami mendapatkan wejangan langsung dari kepala kejaksaan negeri Bangka Barat,” jelas Martin saat konferensi pers di Sekretariat KONI di Kecamatan Mentok, Sabtu ( 31/10/2026 ).
Prinsip kehati – hatian dalam penggunaan dana hibah diterapkan Martin bukan tanpa alasan, karena beberapa pengurus KONI di Bangka Belitung tersandung masalah tindak pidana korupsi, termasuk KONI Bangka Barat kepengurusan sebelumnya.
“In Syaa Allah kalau kita maksimalkanlah, ya kita memang terkait dana hibah ini memang harus hati-hati, karena agak miris juga karena tinggal sisa satu ( KONI ) kalau nggak salah yang tidak bermasalah di Bangka Belitung,” ujar Martin.
“Jadi kami juga sudah wanti-wanti ke seluruh pengurus. Jadi, daripada mengorbankan diri mengurusi olahraga dengan niat yang baik, mendingan nggak usahlah gitu kan ceritanya kalau seperti ini. Tapi kami dalam pengurus ini berusaha dulu untuk itu,” imbuhnya.
Pihaknya dengan cabor yang ada juga berupaya merapikan terkait rencana anggaran biaya ( RAB ).
KONI meminta RAB cabor dan melakukan verifikasi dan selanjutnya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.
“Yang jelas, kami ada tim verifikasi. Jadi kami menyesuaikan dengan keuangan yang didapatkan dari Pemda Bangka Barat,” katanya.
Penyaluran anggaran ke cabor – cabor menurut dia tidak lagi dengan cara tunai, tetapi melalui transfer. Hal ini bertujuan agar administrasi berjalan tertib dan aman.
“Keseluruhan, bukan hanya cabornya
atlet saja uang honornya kita kasih secara transfer. Kalau cabor, rekening cabor. Tapi kalau honornya langsung ke rekening atlet,” ujar Martin.
Martin menambahkan, pihaknya menerima dana hibah untuk event Porprov VII dari Pemda Bangka Barat sebesar Rp3 miliar yang dicairkan dua tahap.
Dari Rp3 miliar tersebut, Rp2,7 miliar dialokasikan untuk menghadapi Porprov, termasuk pembinaan atlet. Sedangkan sisanya untuk biaya operasional.
Menurut dia dengan uang Rp3 M tersebut, mereka berupaya semaksimal mungkin agar penggunaan anggaran berjalan efisien demi mengejar prestasi dan tertib administrasi.
Karena itu proposal dari cabor disesuaikan dengan dana yang ada. Dalam hal ini tidak ada cabor yang diistimewakan, karena semuanya berpotensi mendulang medali.
Apalagi kontingen Bangka Barat bukan tuan rumah, biaya akomodasi dan lain – lain ditanggung sendiri. Menurut dia hal ini sangat berat dengan kondisi keuangan yang ada.
“Jadi konsumsi full keseluruhan, baik itu konsumsi, transportasi, penginapan itu ditanggung kabupaten masing-masing. Jadi kalau kita berangkat ini. Makanya beban kita berat tahun ini,” cetus Martin.
“Jadi kalau kita berangkat ini murni biaya dari Bangka Barat, tidak ada sedikitpun biaya dari PB ( Panitia Besar ) di tuan rumahnya,” tambah dia. ( SK )