BANGKA BARAT — Pemerintah Daerah Bangka Barat dipusingkan dengan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang dianggarkan dari APBN hanya Rp10.000 per porsi.
Padahal dengan angka 10.000 itu, untuk menyajikan makanan bergizi dinilai tidak cukup, sehingga harus ada tambahan anggaran.
Hal itu dibahas bersama anggota Komite III DPD RI, Zuhri M. Syazali, yang melakukan reses dan bertemu dengan sejumlah stakeholder di ruang OR I, Setda Bangka Barat, Kamis (9/1/2025).
Menurut Sekretaris Daerah Bangka Barat Muhammad Soleh, pemda masih memerlukan kebijakan untuk tambahan anggaran pelaksanaan MBG.
“Kita sudah melaksanakan uji coba pada November lalu, telah sampaikan masalah kegiatan itu bagaimana pembiayaan dan menyampaikan masukan ke pusat, kebijakan, masalah langkah-langakah dan inovasi lainnya,” kata Soleh di Kantor Bupati Bangka Barat, Kamis ( 9/1/25 ).
Soleh mengatakan dari hasil uji coba MBG itu diketahui anggaran untuk setiap porsi makanan bergizi di Bangka Barat harus sebesar Rp 25.000 per porsi. Untuk itu, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Tadi disampaikan pada uji coba yang telah dilakukan kemarin, masukan dari ahli gizi angka Rp25.000, kita akan menyampaikan ini. Kita lihat nanti akan melakukan penyesuaian. Terkait anggaran dari pusat kita masih menunggu petunjuknya,” imbuh Soleh.
Sekda menegaskan, tentu Pemda Bangka Barat akan melaksanakan dan mendukung program MBG setelah ada juknis atau petunjuk teknis dan anggaran yang tercukupi.
Sebab menurutnya, bagi daerah, program ini bisa menjadi momentum dalam rangka meningkatkan ekonomi, serta momentum untuk memberdayakan masyarakat yang akan berdampak terhadap perekonomian yang lebih baik.
“Memang ada beberapa daerah yang telah melaksanakan, itu menjadi tempat launching tidak semua daerah, diberikan bagi yang siap,” sambungnya. ( SK )