PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 2,9 hingga 4 persen pada tahun 2026. Target ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang yang digelar pada Senin (28/7/2025).
Unu memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan pentingnya penguatan sektor perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Dengan peningkatan inovasi dan investasi yang berkualitas, kita harapkan Pangkalpinang bisa menjadi kota yang mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pembangunan,” kata Unu.
Unu menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun mendatang akan mengarah pada Pangkalpinang Sejahtera Melalui Pembangunan Berbasis Perdagangan dan Jasa dengan Dukungan Industri Unggulan.
Arah kebijakan ini dianggap sejalan dengan potensi lokal yang dimiliki Pangkalpinang, khususnya di sektor jasa dan perdagangan.
Struktur proyeksi keuangan daerah yang disampaikan antara lain meliputi pendapatan daerah yang ditaksir mencapai Rp 711,81 miliar.
Rinciannya adalah pendapatan asli daerah sebesar Rp 210,76 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 494,83 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6,22 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 872,01 miliar. Angka tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 160,20 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah akan mengandalkan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp 23 miliar. Namun, dengan tidak adanya pengeluaran pembiayaan, maka terdapat sisa kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp 137,20 miliar.
Meski begitu, Unu belum menjelaskan secara rinci strategi untuk menyeimbangkan defisit tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah akan difokuskan pada efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
“Sinergi yang solid antara DPRD dan Pemerintah Kota adalah kunci keberhasilan pembangunan. Saya berharap seluruh anggota dewan dapat memberikan saran dan evaluasi untuk menyempurnakan dokumen ini,” ujar Unu. (Ry)