PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan melaksanakan berbagai program strategis nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting di Smart Room Center, Rabu (4/6/2025), mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam Rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Lahan ini akan digunakan untuk memasak dan mendistribusikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya.
“Lahan ini bisa milik pemda atau desa, disesuaikan dengan aturan. Nantinya akan digunakan oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Tomsi Tohir.
Ia juga menekankan bahwa setiap kabupaten minimal menyiapkan tiga lokasi lahan MBG. Selain itu, Tomsi turut menyoroti program 3 juta rumah, di mana masih terdapat 10 kabupaten/kota yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan BPHTB dan PBG.
“Saya minta kepala daerah memperhatikan pembebasan retribusi BPHTB dan PBG ini agar tidak menghambat realisasi program,” tegasnya.
Terkait program Koperasi Merah Putih, Tomsi menyampaikan bahwa program ini sudah berjalan 93,58%. Ia menegaskan pentingnya legalitas berupa dokumen notaris sebagai dasar keabsahan koperasi agar bisa menerima bantuan.
“Kalau belum punya dokumen notaris, koperasi dianggap belum ada,” ujarnya. Koperasi Merah Putih ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025.
Di sisi lain, Tomsi juga menyinggung pentingnya program pemeriksaan kesehatan gratis di setiap puskesmas, serta Program SMA Unggul Garuda (SUGAR) yang memerlukan percepatan legalitas dan penyediaan lahan.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P, memaparkan bahwa secara nasional terjadi deflasi sebesar -0,37% pada Mei 2025 dibanding April 2025.
Sebanyak 31 provinsi dan 136 kabupaten/kota mengalami deflasi, sementara 7 provinsi dan 14 kabupaten/kota mengalami inflasi.
Menanggapi hal ini, Juhaini menjelaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
“Sudah kita siapkan perwakonya,” ujar Juhaini.
Ia juga melaporkan bahwa terkait Koperasi Merah Putih, seluruh kelurahan telah melaksanakan musyawarah khusus, dan anggaran untuk legalitas telah tersedia.
“InshaAllah tidak ada hambatan hingga launching,” tambahnya.
Untuk program Sekolah Rakyat, Pemkot akan segera melakukan rapat bersama Pj Wali Kota dan OPD teknis guna menindaklanjuti arahan Kemendagri.
“Kami segera menindaklanjuti catatan tersebut dan menyiapkan lahan yang dibutuhkan,” kata Juhaini.
Terkait inflasi, ia menegaskan bahwa kondisi Pangkalpinang tidak jauh berbeda dengan tren nasional.
“Apapun arahan dari pusat akan kami laksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Juhaini.